rahman's blog

mencari dan memberi yang terbaik

Integrated Library System untuk Layanan Prima Perpustakaan

Akhir tahun 1970an sampai tahun 1980an di jalan Suryakencana ada sebuah restoran yang paling keren pada saat itu, setidaknya bagi kalangan mahasiswa. Namanya restoran Delima. Delima menjadi tempat “rendezvous” bagi mahasiswa kalangan “the have,” mulai dari pesta-pesta ulang tahun, pacaran, sampai pesta kelulusan mahasiswa. Tahun 1990an, Delima melebarkan sayapnya ke arah kampus baru IPB saat itu (di Darmaga) masih dengan reputasi yang sama. Namun setelah tahun 2000an reputasi Delima mulai memudar.

Lama saya tidak mendengar kiprahnya karena sudah banyak restoran yang lebih modern yang menjadi saingan Delima dan kemudian menjadi langganan saya kalau sedang ingin makan di luar rumah bersama keluarga. Dua hari yang lalu saya bersama isteri menemui dokter langganan saya untuk berobat di tempat prakteknya yang baru pindah persis di sebelah Restoran Delima. Saya membayangkan sepulang dari berobat akan mampir ke Delima untuk makan sambil bernostalgia. Namun saya kecewa karena Restoran Delima yang begitu hebat reputasinya itu sudah tidak ada lagi. Bangunannya diisi oleh toko asessoris yang pada saat saya kesana sedang tutup. Apa yang ingin saya sampaikan dengan ilustrasi ini?

Dari ilustrasi ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan meremehkan persaingan. Kalau kita lengah menghadapi persaingan tersebut maka kita akan gulung tikar seperti nasib restoran Delima itu. Nasib yang sama dialami juga oleh “Singapore Backery” yaitu sebuah pabrik roti terkenal di jamannya, juga di jalan Suryakencana, Bogor, yang pada saat ini sudah tidak ada lagi. Disadari atau tidak, bidang perpustakaan sekarang ini menghadapi persaingan yang tidak ringan didalam melayani kebutuhan informasi para pemustaka. Hal yang paling dirasakan adalah para pemustaka mulai berpaling ke internet, khususnya google, ketika mereka memerlukan informasi. Apakah nasib perpustakaan tersebut akan sama seperti Delima dan Singapore Backery yang saya ilustrasikan tadi?

Kalau tidak ingin bernasib sama dengan Delima dan Singapore Backery ini maka perpustakaan harus berbenah diri melakukan perubahan mengikuti trend yang terjadi di masyarakat. Perpustakaan harus bisa menyediakan informasi “senyaman” layanan yang diberikan oleh “google” dan sejenisnya. Persepsi dari masyarakat, termasuk ahli IT, terhadap sistem informasi juga tidak kalah ancaman bahayanya bagi profesi pustakawan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya terlibat dalam pendirian program studi teknologi informasi untuk perpustakaan di IPB, saya juga diserang oleh doktor-doktor muda ahli IT. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan seperti ini: “perpustakaan pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Buatkan saja sistem aplikasi, maka urusan perpustakaan sudah selesai”. Apakah betul demikian? Maka kita sebagai pustakawan yang harus bisa menjawab. Jika kita tidak mampu menjawab tantangan itu, maka nasib perpustakaan akan sama dengan Restoran Delima dan Singapore Backery tadi yaitu mati karena tidak mampu menjawab tantangan jaman serta tantangan para pemustaka sebagai pelanggan utamanya.

Beberapa tahun belakangan sejak berkembangnya teknologi informasi, internet, sumber-sumber informasi elektronik, sumber informasi terbuka (open source), maka ekspektasi pemustaka terhadap layanan informasi dari perpustakaan semakin meningkat. Karenanya, untuk menjawab ekspektasi pemustaka tersebut perpustakaan mulai mengembangkan apa yang disebut dengan “Integrated Library System (ILS)” dimana sebelumnya telah berkembang “Automated Library System (ALS)” yang dirasakan tidak lagi cukup menjawab tantangan pemustaka. Integrated Library System secara bebas diartikan sebagai sistem informasi perpustakaan yang berisi banyak fungsi seperti pengadaan, pengolahan, online access, pengelolaan keanggotaan, sirkulasi, penagihan, sanksi, pengelolaan jurnal, dan fungsi-fungsi lainnya. Bahkan saat ini pemustaka lebih suka mencari informasi dari rumah atau lokasi dimana saat itu mereka berada seperti tempat kerja atau kantor dan lain-lain, daripada datang ke perpustakaan. Saat ini perpustakaan mestinya sudah berubah dari menyediakan buku-buku tercetak menjadi menyediakan informasi elektronik (bukan hanya buku) mengikuti selera pemustakanya. Jika sudah demikian maka konsepnya bukan lagi ILS, namun sudah menjadi CMS atau Content Management System. Perpustakaan demikian mestinya 3 sudah menjadi “one stop service” yang bisa diakses dari mana saja oleh pemustaka yang memerlukan informasi. Hal seperti yang sebenarnya sudah diimpikan oleh Vannevar Bush seperti yang tertulis dalam artikelnya As we may think yang dimuat pada Juli 1945 di Majalah The Atlantic, sebuah majalah terbitan Amerika. Pada perpustakaan kita yang belum mampu sepenuhnya melakukan layanan elektronik (CMS), karena koleksinya masih banyak yang tercetak, maka untuk membuat pemustaka nyaman, konsep integrated library system masih relevan untuk diterapkan. Pemustaka bisa dimanjakan dengan layanan “self service” dengan diberikan kesempatan untuk mencari sendiri buku di rak, melakukan sendiri peminjaman dan pengembalian (self check in/out). Bahkan mengembalikan bukupun tidak perlu bertemu dengan petugas perpustakaan, cukup dengan memasukkan buku pinjamannya tersebut melalui book drop box.

Semua layanan tersebut (lihat ilustrasi) didukung oleh suatu sistem terintegrasi yang disebut dengan ILS atau Integrated Library System. Mampukah kita pustakawan melakukan hal seperti ini? Semua itu terpulang kepada kita sendiri para pustakawan. Mengakhiri pidato kunci ini, saya ingin mengutip kata-kata Walter Nelson, seorang manajer Library System di RAND Corporation sebagai berikut: “I don’t know the future of the ILS – but that won’t stop me from making predictions. I predict: If we 4 continue with the status quo, it has no future. If we free the ILS from its current constraints it will be free to evolve and…perhaps…survive.” Semoga para pustakawan tidak memelihara status quo seperti yang dikatakan oleh Nelson sehingga kita tetap memiliki harapan untuk tetap survive di masa depan.

Persoalan Kepala Perpustakaan

Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan mengunjungi sejumlah perpustakaan perguruan tinggi dan bertemu dengan kepalanya. Selain itu saya juga bertemu dengan beberapa pustakawan di perpustakaan yang saya kunjungi. Saya sempat berdiskusi ringan tentang berbagai hal dengan pustakawan-pustakawan tersebut. Saya menangkap kegelisahan atau bahkan kekecewaan dari para pustakawan. Apa yang membuat mereka gelisah dan kecewa? Ternyata mereka kecewa karena pimpinan mereka bukan berasal dari kalangan pustakawan atau bahkan tidak mengerti hakekat perpustakaan. Pimpinan mereka berasal dari dosen yang notabene merupakan kalangan yang harus dilayani oleh perpustakaan. Padahal menurut Undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan seorang kepala perpustakaan perguruan tinggi haruslah pustakawan atau ahli dalam bidang perpustakaan.

Pada awal terbitnya Undang-undang Perpustakaan memang banyak perguruan tinggi yang tadinya dipimpin oleh dosen diganti menjadi dipimpin oleh pustakawan. Sebut saja Perpustakaan IPB yang periode 2003-2008 dipimpin oleh seorang dosen kemudian diganti oleh kalangan pustakawan, bahkan sampai sekarang. Begitu juga ITB yang sebelumnya dipimpin oleh seorang dosen, setelah keluarnya UU 43 tahun 2007 diganti oleh seorang pustakawan. Dan masih banyak lagi universitas yang mengalami pergantian kepala dari dosen ke pustakawan. Namun, belakangan ini justru terjadi sebaliknya. Perpustakaan yang tadinya sudah dipimpin oleh pustakawan diganti kembali oleh dosen. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Analisis saya ada beberapa penyebab seperti: (1) Pustakawan yang diberi kesempatan memimpin tidak mampu memberikan kinerja yang baik sesuai dengan ekspektasi pimpinan universitas; (2) Perpustakaan kehabisan pustakawan yang memiliki kualitas dan mampu memimpin perpustakaan; dan (3) pustakawan yang memimpin perpustakaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan atmosfer akademik sehingga tidak bisa mengembangkan perpustakaan.

Analisis yang pertama yaitu pustakawan tidak mampu berkinerja sesuai ekspektasi pimpinan universitas. Universitas adalah lembaga akademik yang sangat dinamis. Yang dilayani oleh perpustakaan di universitas adalah kalangan terdidik yaitu selain mahasiswa juga dosen yang bergelar master, doktor, dan bahkan profesor. Untuk melayani mahasiswa mungkin tidak terlalu diperlukan pengetahuan yang terlalu tinggi. Namun untuk melayani dosen, seorang pustakawan harus menguasai bidang yang menjadi minat dari dosen tersebut. Dapat dibayangkan kalau seorang pustakawan yang pendidikannya sejak diploma sampai tingkat master hanya belajar ilmu perpustakaan harus melayani seorang profesor bidang genetika dan pemuliaan ternak. Saya membayangkan komunikasi mereka itu tidak akan pernah nyambung karena mereka berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Bahasa genetika dan pemuliaan ternak tidak dipahami oleh pustakawan, demikian sebaliknya bahasa DDC dan AACR tidak akan difahami oleh profesor genetika dan pemuliaan ternak tersebut. Betul bahwa yang diperlukan oleh seorang kepala perpustakaan hanyalah pengetahuan dan skill manajemen. Namun untuk pengetahuan itupun belum tentu dikuasai oleh seorang pustakawan. Pengetahuan tentang perpustakaan yang dilengkapi dengan pengetahuan dan skill manajemen serta penguasaan bidang keilmuan yang menjadi obyek yang dilayani akan menyempurnakan profil seorang pustakawan untuk menjadi kepala perpustakaan. Untuk itu maka pustakawan harus bekerja keras agar bisa memiliki persyaratan ideal yang diperlukan.

Analisis kedua yaitu perpustakaan kehabisan stok pustakawan yang memiliki kinerja baik yang sesuai persyaratan kepala perpustakaan. Kondisi ini sangat mungkin karena sebagian pustakawan terbaik di perguruan tinggi sudah senior dan pensiun. Menurut pengamatan saya (bukan penelitian), pustakawan yang sempat menjadi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang dulunya berasal dari pendidikan non perpustakaan dan mendapatkan pendidikan perpustakaan. Proyek pendidikan seperti ini pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada akhir tahun 70an dan awan 80an. Proyek “crash program” yang diberi nama Program Sertifikat untuk Perpustakaan dan Dokumentasi mendidik calon-calon pustakawan yang sebelumnya sudah mendapatkan gelar sarjana non perpustakaan. Program ini merupakan program intensif selama 6 bulan yang diadakan di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra UI. Pada saat itu banyak tenaga kependidikan dan dosen yang memiliki kesarjanaan non perpustakaan mengikuti pendidikan crash program tersebut. Hasilnya adalah sarjana bidang tertentu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan perpustakaan. Tenaga ini kemudian dikenal dengan “subject specialist”. Lulusan pendidikan perpustakaan ini yang kemudian bertebaran menjadi kepala perpustakaan di universitas. Saya sendiri adalah salah satu dari puluhan lulusan yang dihasilkan oleh program ini.

Proyek lain yang senada yaitu proyek pendidikan gelar ganda yang diselenggarakan sekitar awal tahun 90an yaitu mendidik sarjana-sarjana non perpustakaan untuk mendapatkan gelar sarjana perpustakaan. Hasil dari proyek “program gelar ganda” ini juga sangat baik karena menelorkan kepala-kepala perpustakaan di perguruan tinggi. Pimpinan-pimpinan perpustakaan perguruan tinggi yang dilahirkan dari kedua program di atas terbukti banyak yang menjadi kepala perpustakaan perguruan tinggi yang berprestasi dan cukup lama bertahan memimpin perpustakaan. Kini, pustakawan-pustakawan hasil kedua proyek pendidikan tersebut sudah mulai banyak yang pensiun dan perpustakaan kehabisan stock bahan atau bakalan pemimpin perpustakaan. Wajar kalau perpustakaan kehabisan stock yang berasal dari kedua program tersebut. Program sertifikat dilaksanakan 35 tahun yang lalu. Jika peserta yang ikut program tersebut pada saat itu berusia 30 tahun, maka saat ini pustakawan ini sudah berusia 65 tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Apalagi jika peserta tersebut berusia lebih dari 30 tahun pada saat pendidikan, maka dipastikan yang bersangkutan sudah lama purna bakti. Untuk program yang kedua yang diselenggarakan tahun 90an atau sekitar 25 tahun yang lalu. Sebagian stock pustakawannya juga sudah mulai tua dan mendekati pensiun.  Pendidikan perpustakaan yang linier dari S1 jurusan perpustakaan kemudian melanjutkan ke S2 perpustakaan (bahkan ada yang dari D3 jurusan perpustakaan) kurang memberikan warna dan wawasan kepada pustakawan. Umumnya lulusan ini kurang percaya diri di lingkungan akademis. Sepertinya mereka hidup di alam yang bukan habitatnya. Tidak semua memang, tetapi pengamatan saya memberi kesan seperti itu.

Melihat kondisi ini maka hemat saya pemerintah harus mengulang terobosan yang dilakukan pada awal 80an dan 90an yaitu dengan memanggil dosen yang diberikan pendidikan S2 bidang perpustakaan yang bisa dipersiapkan untuk menjadi kepala perpustakaan di perguruan tinggi. Namun demikian, pustakawan tetap diberikan peluang yang sama untuk tumbuh sebagai calon kepala perpustakaan.

Analisis yang ketiga adalah pustakawan yang memimpin perpustakaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan atmosfer akademik sehingga tidak bisa mengembangkan perpustakaan. Ini seperti yang saya berikan perumpamaan di atas bahwa sepertinya pustakawan tersebut hidup di habitat yang berbeda dengan dosen. Ibarat kambing yang dilepaskan di kandang sekumpulan harimau. Seekor kambing menghadapi seekor harimau saja sudah gemetaran, apalagi dilepas di kandang yang berisi puluhan bahkan ratusan harimau. Maka dipastikan bahwa kambing tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Istilah anak muda sekarang, kambing tersebut “mati gaya”. Kondisi tersebut memang sangat sulit diatasi. Terutama bagi pustakawan yang hanya menjadi pustakawan, artinya sehari-harinya dia hanya bekerja di perpustakaan. Mungkin kondisi ini bisa diperbaiki apabila pustakawan tersebut bisa “ikut” mengajar bersama-sama dosen mata kuliah tertentu.  Pengalaman saya pribadi dulu ketika saya masih staf yunior, saya membantu mengajar sebagai asisten pada mata kuliah “Kepustakaan”. Koordinator mata kuliah ini seorang profesor. Dengan membantu profesor menjadi asistennya maka saya mempunyai pengalaman bergaul dengan dosen senior sehingga saya bisa mempelajari siapa sebenarnya “dosen” tersebut dan belajar menjadi dosen. Mengajar di universitas meningkatkan rasa percaya diri saya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan staf pengajar di universitas. Oleh karena itu, jika perguruan tinggi ingin memiliki pustakawan yang sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan di perguruan tingginya, mestinya perguruan tinggi dapat memberikan peluang bagi para pustakawan untuk berkembang. Saya yakin pustakawan juga bisa berkembang asal diberi kesempatan walaupun mungkin perkembangannya tidak secepat dosen.

Menutup opini ini saya menghimbau agar perguruan tinggi sedapat mungkin tetap patuh kepada Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu mengangkat pustakawan untuk memimpin perpustakaan di perguruan tinggi. Jika pimpinan universitas ragu terhadap kemampuan pustakawannya, maka dapat dibentuk tim asistensi yang diangkat dari dosen. Tim asistensi ini membantu kepala perpustakaan dalam menjalankan kepemimpinan perpustakaan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat memacu perkembangan perpustakaan tanpa harus melanggar UU yang dalam pembentukannya telah disepakati bersama. (30/10/2015)

Pertanyaan sekaligus permohonan maaf

Para pengunjung Blog yang terhormat,

Pertama-tama saya sebagai pemilik Blog memohon maaf kepada para pengunjung yang mungkin kecewa melihat isi Blog saya hanya 2 artikel. Saya mohon maaf karena ini diluar kendali saya. Sayapun kaget ketika malam ini menengok Blog saya yang muncul di halaman pertama adalah artikel yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Saya telusuri ke all post, ternyata hanya ada dua artikel dari puluhan artikel yang saya tulis sejak tahun 2010. Saya kecewa, tetapi apa boleh buat dan apa yang bisa saya lakukan? Walaupun saya pemilik Blog, tetapi saya bukan yang mengendalikan servernya. Saya hanya menitip. Sayangnya, saya tidak memiliki arsip yang baik atas artikel yang saya tulis. Beberapa tulisan memang sudah saya terbitkan, namun beberapa yang lain harus saya cari untuk bisa diunggah kembali agar bisa dibaca oleh para pengunjung Blog saya. Mungkin pertanyaan saya kepada administrator Blog, apakah saya bisa mendapatkan arsip artikel saya yang lama-lama? Kalau bisa syukur, namun kalau tidak bisa ya itulah resiko menitip.

Demikian, semoga para mengunjung Blog masih setia mengunjungi Blog saya. Saya akan berusaha untuk mengembalikan artikel-artikel saya, khususnya yang baru dan saya anggap cukup penting untuk di”share” dengan Anda para pembaca. Mohon kesediaan Anda untuk memberi komentar terhadap posting-posting saya.

Salam
Abdul Rahman Saleh
(30 Oktober 2015)

Diperlukan Outliers di Pustakawan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Outliers adalah sebuah kata yang cukup baru. Mungkin tidak banyak yang mengenal kata ini. Menurut Pak Asep Saefuddin, Pak Andi Hakim Nasoetion (mantan Rektor IPB dan seorang ahli statistika terapan) menerjemahkan outliers tersebut sebagai pencilan yaitu suatu pengamatan statistik yang nilainya berbeda sekali dari kelompoknya*). Pak Asep memberikan ilustrasi seperti ini. Pada populasi ayam dengan bobot rata-rata 2 kg dan simpangan baku 0,2 kg, maka kita akan sulit menemukan ayam dengan bobot di atas 3 kg. Jika ada ayam yang berbobot di atas 3 kg, maka ayam tersebut disebut sebagai outliers karena dia mencil jauh di atas kawan-kawannya. Karena itu maka outliers tersebut diterjemahkan menjadi pencilan.

Kata outliers ini oleh digunakan oleh Malcolm Gladwell sebagai judul bukunya. Buku ini kemudian menjadi bestseller selain dua buku lainnya dengan judul Tipping Point dan Blink. Dalam buku outliers, Gladwell menggambarkan bagaimana orang-orang menjadi outliers, yaitu orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Beberapa orang tersebut seperti Bill Gates dan Bill Joy yang terkenal dalam bidang komputer. Dan masih banyak lagi nama-nama yang dicontohkan Gladwell sebagai outliers.

Dalam bidang kepustakawanan tentu kita mengenal Melvil Dewey dan Ranganathan. Dua orang itu adalah salah dua yang paling terkenal dalam bidang perpustakaan. Melvil Dewey yang menciptakan klasifikasi persepuluhan (Dewey Decimal Classification) yang sampai saat ini digunakan oleh ribuan perpustakaan di seluruh dunia. Sedangkan Ranganathan adalah orang yang menciptakan colon classification yang juga terkenal. Ranganathan juga terkenal dengan lima hukum dalam ilmu perpustakaan (five laws of library science). Lima hukum tersebut kira-kira seperti ini: buku untuk dibaca (books are for use); untuk setiap pembaca ada bukunya (every reader his book); untuk setiap buku ada pembacanya (every book its readers); hematlah waktu pembaca (dan waktu staf) (save the time of the readers (and of the staff)); dan perpustakaan merupakan organisme yang tumbuh (a library is growing organism). Maka dua orang ini menurut saya termasuk outliers dalam bidang kepustakawanan.

Sudah puluhan atau ratusan tahun sejak Dewey dan Ranganathan ini berkibar sebagai outliers, kita sulit menemukan outliers lain dalam bidang kepustakawanan. Mengapa? Saya kira ada beberapa alasan yang bisa kita kemukakan. Diantaranya yang pertama, karena tidak adanya orang (pustakawan) yang mau dan mampu bekerja keras untuk mencapai outliers tersebut. Gladwell menggambarkan bagaimana personel the Beatles berlatih keras sebelum sukses menjadi band legendaris dunia. Konon mereka menghabiskan waktu lebih dari 10.000 jam untuk menjadi outliers dalam bidang seni yang ditekuninya tersebut. Bill Gates juga menghabiskan ribuan jam melakukan eksperimen di Computer Center milik University of Washington untuk mencapai karir yang kemudian merubah peradaban dunia. Alasan yang kedua, adalah tidak adanya kesempatan bagi pustakawan untuk melakukan eksperimen dalam bidang kepustakawanan. Gladwell memberi contoh bahwa Bill Gates memiliki kesempatan yang hampir tak terbatas untuk melakukan eksperimen dalam bidang komputer oleh pusat komputernya University of Washington. Begitu juga Bill Joy mendapatan kesempatan yang sama yang diberikan oleh University of Michigan. The Beatles mendapatkan kesempatan jam manggung yang sangat berlebihan di Hamburg, Jerman yang memaksa mereka belajar banyak lagu agar mereka tetap ditonton dan tidak dilempari botol minuman oleh penonton.

Berbicara soal kesempatan ini, saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Blasius Sudarsono. Beliau terobsesi untuk membuka laboratorium perpustakaan di tempat beliau bekerja. Beliau berobsesi bahwa tempat beliau bekerja menjadi tempat berkumpulnya (rendezvous) para pustakawan untuk melakukan diskusi dan bereksperimen dalam bidang kepustakawanan. Saya kira kita patut mendukung obsesi beliau dan berupaya untuk merealisasikannya. Memang saya agak skeptis tentang hal ini. Adakah pustakawan yang bersedia menghabiskan waktu ribuan jam dalam laboratorium perpustakaan yang akan dibangun oleh Pak Blasius ini? Pertanyaan ini saya sampaikan pada beliau pada kesempatan berbincang di hotel Millennium beberapa waktu yang lalu. “Mengapa?” Kata Pak Blasius. Saya bilang, pustakawan itu masih sibuk mencari makan Pak. Kemudian saya berandai-andai begini. Seandainya kegiatan ini disokong oleh donatur, dimana para pustakawan tersebut bisa mendapatkan “imbalan” dalam kegiatan di laboratorium tersebut, maka saya dapat sedikit menghapus sikap skeptis saya terhadap gagasan Pak Blasius ini. Saya kemudian ingat dalam bukunya Gladwell bahwa Bill Gates mendapatkan “proyek” membuat perangkat lunak untuk pembayaran gaji sebuah perusahaan. Walaupun Gates berasal dari kalangan orang kaya, dan tidak memerlukan suntikan dana, namun “proyek” yang diperoleh Bill Gates dari aktifitasnya bermain-main dengan komputer tersebut mungkin dapat menginsprirasi kita untuk sedikit memodifikasinya guna memperoleh bayaran dari aktifitas laboratorium perpustakaan Pak Blasius. Mungkin gagasan Pak Blasius ini dapat terealisasi jika laboratorium ini dapat bekerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan jasa para pustakawan dan para pustakawan dalam laboratorium ini tetap bereskperimen sambil mendapatkan “pekerjaan” dan tentu saja uang dari laboratorium tersebut. Semoga gagasan laboratorium Pak Blasius ini dapat direalisasi dan outliers dapat lahir dari sana.

*) Asep Saefuddin. Percikan Pemikiran: kepemimpinan dan pendidikan. Bogor: IPB Press, 2010. hal 37.

Persoalan-persoalan Kepustakawanan Sebagai Konsekuensi Terbitnya UU 43 tahun 2007

Oleh:

Abdul Rahman Saleh

(Pustakawan Utama Perpustakaan IPB)

Pendahuluan

Sebagaimana kita semua maklumi bahwa Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan telah diterbitkan pada 1 November 2007.  Terlepas dari pro dan kontra tentang isi dari UU ini, maka terbitnya UU ini tentu saja menjadi berita gembira bagi kalangan pustakawan, karena UU ini membawa harapan baru bagi pengembangan kepustakawanan Indonesia. Namun, selain membawa harapan baru, terbitnya UU ini juga membawa konsekuensi yang juga harus disikapi oleh pustakawan, termasuk Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Selain terbitnya Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 yang tentu berimplikasi terhadap perkembangan perpustakaan, maka perpustakaan juga menghadapi banyak tantangan sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi antara lain seperti: (1) perubahan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan misalnya tentang Otonomi Daerah; (2) perubahan struktur organisasi perpustakaan daerah yang semula perpustakaan berdiri sendiri menjadi bergabung dengan kantor kearsipan; (3) perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran di lingkungan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi; (4) perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, yang mempengaruhi pola pencarian informasi para pemustaka; serta (5) membaiknya kondisi ekonomi Indonesia yang membawa dampak kepada membaiknya iklim perbukuan yang tentu saja berimplikasi terhadap perkembangan perpustakaan, dan lain sebagainya.

Persoalan yang harus segera diatasi

Sebagaimana disampaikan pada pendahuluan bahwa berlakunya UU 43 tahun 2007 memunculkan persoalan-persoalan baru yang menjadi tantangan bagi Perpustakaan Nasional RI. Persoalan yang harus segera dipecahkan atau dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Revisi Kepmenpan

Menurut pasal 1 UU 43 tahun 2007 mengenai ketentuan umum menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan merupakan bagian dari tenaga perpustakaan yang dimandatkan oleh Undang-undang untuk dibuatkan Peraturan Pemerintahnya (pasal 11 ayat 1 dan ayat 2). Memang, Peraturan Pemerintah mengenai Standar Tenaga Perpustakaan belum disahkan, namun draft RPP ini sudah mencapai tahap akhir, sehingga diasumsikan secara substansial tidak akan mengalami perubahan yang mendasar. Oleh karena itu RPP ini tetap harus dipertimbangkan dalam mengantisipasi perubahan atau perkembangan kepustakawanan di masa depan. Pada RPP disebutkan bahwa gerbang masuk (entri point) kepada profesi Pustakawan dimulai dari tingkat Sarjana (Sarjana Perpustakaan ataupun Sarjana bidang lain ditambah pendidikan perpustakaan). Bagi pustakawan yang berada di lingkungan pegawai pemerintah, ini merupakan masalah baru yang harus segera diselesaikan. Pada saat ini sebagian besar tenaga pustakawan fungsional adalah berpendidikan Diploma dengan jabatan pustakawan terampil (61 %). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah yang baru nantinya maka Kepmenpan 132/KEP/M.PAN/2002 harus segera direvisi menyesuaikan dengan pasal-pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah.

Untuk merevisi Kepmenpan tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal sbb:

a) Sesuai dengan PP yang nantinya akan diberlakukan, maka pustakawan adalah semua pustakawan sekarang ini yang berpendidikan sekurang-kurangnya S1 atau D-IV. Lalu, bagaimana dengan PNS yang  berada pada posisi pustakawan terampil? Menurut saya pustakawan terampil harus disesuaikan (inpassing) menjadi pustakawan ahli dengan syarat bahwa yang bersangkutan dalam waktu tertentu (misalnya 10 tahun) harus mendapatkan pendidikan S1 bidang ilmu perpustakaan (atau D-IV). Jika sesudah 10 tahun yang bersangkutan masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka yang bersangkutan dikembalikan menjadi “teknisi perpustakaan”. Alasan untuk melaksanakan hal seperti ini adalah karena pustakawan yang menduduki jabatan fungsional pada saat ini adalah pustakawan yang terkena peraturan baru (UU 43/2007) sehingga kepada semua pustakawan harus diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pustakawan sesuai dengan perubahan Kepmenpan sebagai akibat terbitnya UU 43. Kasus ini ada padanannya yaitu pada saat diberlakukan Kepmenpan nomor 18 tahun 1988, maka semua PNS yang bekerja di perpustakaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun diberi kesempatan untuk menjadi pustakawan melalui proses penyesuaian atau inpassing. Dengan demikian kasus ini dapat dijadikan semacam “jurisprudensi” bagi terbitnya Kepmenpan baru pasca UU 43 nantinya.

b) Pekerjaan pada butir kegiatan pustakawan terampil dalam Kepmenpan 132/2002 nantinya akan menjadi pekerjaan tenaga teknis perpustakaan dengan nama jenis tenaga “asisten pustakawan” ataupun “teknisi perpustakaan”. Jenis tenaga ini menggantikan posisi pustakawan terampil. Bila dimungkinkan maka “teknisi Perpustakaan” ini dapat diusulkan menjadi jabatan fungsional dengan sifat-sifat yang sama dengan fungsional umum dimana kenaikan pangkat dan jabatan tidak memerlukan angka kredit dan dapat naik secara reguler sesudah memenuhi persayaratan administrasi yang ditentukan.

c) Draft revisi Kepmenpan 132/KEP/M.PAN/2002 harus segera digarap dengan harapan ketika Peraturan Pemerintah tentang standar tenaga perpustakaan tersebut diterbitkan, maka revisi Kepmenpan sudah siap diterbitkan juga.

d) Revisi Kepmenpan ini juga harus menyeluruh, artinya selain masalah persyaratan untuk menjadi pustakawan, juga harus merevisi butir-butir kegiatan pustakawan. Selain karena perubahan status jabatan pustakawan yang tadinya terdiri dari dua jenis yaitu pustakawan terampil dan pustakawan tingkat ahli, juga perubahan ini perlu mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan teknologi di perpustakaan.

2. Nasib pendidikan Diploma Perpustakaan

Seperti diketahui dalam rancangan Peraturan Pemerintah, syarat untuk mendapatkan status pustakawan adalah sekurang-kurangnya mendapatkan pendidikan S1/Diploma IV bidang perpustakaan atau S1/IV bidang non perpustakaan ditambah dengan pendidikan perpustakaan. Pasal ini akan berimplikasi kepada nasib pendidikan Diploma bidang perpustakaan di masa depan. Saat ini semua pendidikan diploma perpustakaan adalah pada jenjang diploma III. Apakah pendidikan diploma III ini akan berlanjut, ataukan harus ditutup, atau dijadikan perpustakaan pendidikan diploma IV? Jika berlanjut pada jenjang pendidikan diploma III, maka lulusan pendidikan diploma III perpustakaan ini akan mengisi lowongan “teknisi perpustakaan” yang banyak diperlukan oleh perpustakaan-perpustakaan “kecil” seperti perpustakaan Sekolah Dasar, perpustakaan umum desa dan kelurahan, perpustakaan umum tingkat kecamatan dan lain-lain. Namun demikian, Perpustakaan Nasional RI bersama-sama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi serta Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan diploma perpustakaan harus merancang jalur pendidikan lanjutan (further education) bagi lulusan program diploma ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya harus menghidupkan pendidikan Diploma IV bidang perpustakaan. Tentu dengan persyaratan tertentu yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, maka pendidikan tingkat diploma III perpustakaan tidak harus ditutup, namun justru harus dikembangkan mengingat kebutuhan tenaga “teknisi perpustakaan” di seluruh Indonesia pasti sangat besar. Di Indonesia terdapat 169.031 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 32.962 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan 17.792 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan. Jumlah seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah tersebut adalah 219.785 sekolah3. Jika sekurang-kurangnya diperlukan satu orang “teknisi perpustakaan” saja untuk masing-masing sekolah, maka seluruh sekolah tersebut memerlukan sebanyak 219.785 orang “teknisi perpustakaan”. Ini belum menghitung jumlah “teknisi perpustakaan” yang dibutuhkan di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum propinsi, kabupaten kota dan perpustakaan kecamatan, bahkan Perpustakaan Nasional RI. Jumlah ini akan sangat sulit dipehuhi oleh program studi ilmu perpustakaan yang tersebar di 22 perguruan tinggi di Indonesia4. Saat ini jumlah perpustakaan yang ada adalah sejumlah 134.337 perpustakaan yang terdiri dari Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum (Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota), Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Khusus. Jumlah Pustakawan Fungsional (PNS) adalah sebesar 2.792 orang. Jumlah ini sangat jauh dari kondisi ideal yang diperlukan oleh Indonesia. Karena itu adanya UU 43 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah yang akan segera diterbitkan, justru menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang harus dipekerjakan di perpustakaan-perpustakaan Indonesia. Untuk itu Perpustakaan Nasional RI harus menyusun “grand design” bagi pengembangan pustakawan melalui pendidikan tinggi. Grand Design ini dapat diajukan kepada Pemerintah untuk dibiayai baik melalui APBN maupun melalui dana sponsor dari luar negeri (baik melalui dana hibah atau grant ataupun melalui dana pinjaman atau loan). Hal ini sangat penting bagi pengembangan perpustakaan Indonesia di masa depan. Bukankah dalam UU 43 pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan (pasal 7 ayat 1 butir a dan b; pasal 15 ayat 1, 2)? Dengan demikian, jika pemerintah menginginkan agar penyelenggaraan perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga pustakawan yang menjadi salah satu inti dari kegiatan perpustakaan (pasal 15 ayat 3).
Untuk kebutuhan teknisi perpustakaan (tenaga perpustakaan menurut istilah Permendiknas nomor 25 tahun 2008) lulusan D2 ini masih diperlukan seperti disebutkan pada lampiran Permendiknas nomor 25 tahun 2008 butir 2a yang menyebutkan bahwa “Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu syarat berikut: a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi  pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun”. Yang menjadi masalah adalah tidak ada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan perpustakaan yang menyelenggarakan program D2, karena memang Direktorat Pendidikan Tinggi tidak lagi mengijinkan program D2 (?). Jika demikian halnya, maka harus dilakukan program khusus (crash program) untuk memenuhi kebutuhan ini. Program ini harus melibatkan Kementrian Pendidikan Nasional, Perpustakaan Nasional dan Perguruan Tinggi penyelenggara program diploma perpustakaan.

3. Masalah kompetensi, sertifikasi profesi dan tunjangan profesi pustakawan.

Tenaga perpustakaan menurut UU 43 2007 terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga perpustakaan ini dimandatkan agar dibuatkan standar dalam bentuk peraturan pemerintah tentang standar tenaga perpustakaan (pasal 11 ayat 1). Masalah kompetensi pustakawan memang tidak diatur secara tegas dalam UU 43 2007, namun dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa:  Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Dengan penjelasan ini maka Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga regulator harus menyiapkan perangkat aturan yang menyangkut standar akademik, standar kompetensi dan sertifikasi profesi bagi pustakawan. Saat ini Perpustakaan Nasional RI memang sudah membentuk Panitia Teknis untuk standar kompetensi pustakawan, dan tim ini sudah bekerja. Namun dengan mandat UU 43 2007, maka tim ini harus berpacu dengan waktu untuk segera menyelesaikan konsep atau draft standar kompetensi sehingga dapat segera disahkan sebagai aturan atau regulasi bagi pustakawan secara keseluruhan baik pustakawan PNS maupun non PNS. Yang perlu diperjuangkan oleh Perpustakaan Nasional RI adalah implikasi sesudah diberlakukannya sertifikasi profesi pustakawan yaitu agar pustakawan yang memiliki sertifikasi profesi mendapatkan imbalan dalam bentuk tunjangan profesi sebagaimana profesi guru dan dosen. Bukankah pustakawan berada dalam ranah yang sama dengan guru dan dosen yaitu dalam ranah pendidikan?

4. Hubungan mekanisme kerja antara pejabat struktural dengan fungsional

Sejak tahun 1988 pustakawan sudah diakui sebagai jabatan fungsional, khususnya pustakawan yang bekerja sebagai PNS, yaitu dengan terbitnya Kepmenpan nomor 18 tahun 1988. Pada sebagian perpustakaan, khususnya di perguruan tinggi, jabatan pustakawan ini menjadi pilihan karir bagi banyak PNS. Namun, pada sebagian perpustakaan lain, khususnya pada perpustakaan pemerintahan, baik propinsi maupun kabupaten/kota, bahkan di Perpustakaan Nasional RI sendiri jabatan pustakawan bukan merupakan pilihan pertama bagi pengembangan karir mereka. Sebagian besar PNS di sama masih mendambakan jabatan sturktural. Mengapa? Ini karena beberapa hal antara lain:

a) Jabatan pustakawan tidak menjanjikan imbalan materi yang memadai dibandingkan dengan jabatan struktural. Tunjangan jabatan Pustakawan Utama (jabatan tertinggi pada jenjang pustakawan) hanya Rp. 700.000,-, sedangkan tunjangan jabatan struktural eselon I bisa sebesar Rp. 5.500.000,-. Selain tunjangannya yang besar, pejabat struktural masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah seperti mobil dinas, rumah dinas dan lain-lain.

b) Jabatan pustakawan tidak memiliki kewenangan sebagai pemberi perintah (komando) pada subordinat yang berada di bawahnya. Sebagaimana sifatnya, maka pekerjaan kepustakawanan bagi pustakawan tersebut lebih bersifat pekerjaan mandiri.
Berkaitan dengan butir b ini maka Perpustakaan Nasional RI perlu mengeluarkan peraturan mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara pustakawan fungsional dengan pejabat struktural, sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh pejabat struktural atas pejabat fungsional (abuse of power). Saat ini memang sudah ada Pedoman Mekanisme Kerja Pustakawan (Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 36 tahun 2005). Dalam pedoman ini diatur bagaimana hubungan kerja Pejabat Struktural dengan pejabat fungsional (halaman 34 butir C) sebanyak sepuluh butir. Namun dalam aturan ini terlihat sangat jelas dominasi pejabat struktural terhadap pejabat fungsional, dan tidak terlihat peran pejabat fungsional pustakawan dalam proses kepemimpinan (termasuk proses pengambilan keputusan). Disinilah yang harus diatur, misalnya tanggung jawab Pejabat struktural tersebut adalah menyangkut kelancaran pelaksanaan program kerja perpustakaan (quality control), sedangkan pejabat fungsional pustakawan bertanggung jawab terhadap mutu dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pustakawan tersebut (quality assurance). Dengan tanggung jawab yang seimbang tersebut maka sudah selayaknya imbalan yang merupakan konsekwensi sebagai pejabat dibuat tidak terlalu berbeda. Dalam kasus tunjangan di atas (butir a) perbedaan besar tunjangan tersebut hampir mencapai 1 : 8. Kalaupun harus ada perbedaan, maka perbedaannya harus diperkecil misalnya 1 : 2, sehingga jika pejabat eselon I mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 5.500.000,- maka Pustakawan Utama hendaknya bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 2.750.000,-. Dengan demikian, maka pustakawanjuga akan menjadi pilihan karir pustakawan bagi PNS, sehingga PNS tidak berebut atau antri untuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan struktural.

5. Apakah benar pustakawan termasuk profesi? Bagaimana pendidikan profesi?

Pustakawan diakui sebagai suatu jabatan profesi dan sejajar dengan profesi-profesi lain seperti profesi peneliti, guru, dosen, dokter dan lain-lain. Profesi secara umum diartikan sebagai pekerjaan. Menurut Sulistyo-Basuki (1991) ada beberapa ciri dari suatu profesi seperti (1) adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian, (2) terdapat pola pendidikan yang jelas, (3) adanya kode etik profesi, (4) berorientasi pada jasa, (5) adanya tingkat kemandirian. Karena pustakawan merupakan suatu profesi, maka untuk menjadi pustakawan seseorang harus tunduk kepada ciri-ciri profesi tersebut. Namun syarat-syarat profesi tersebut ternyata tidak cukup. Pertanyaan yang dajukan oleh beberapa anggota tim penyusun RPP tentang standar perpustakaan yang berasal dari Badan Litbang Kementrian Pendidikan Nasional sangat menggelitik dan perlu dipikirkan lebih jauh. Pertanyaannya adalah apakah untuk menjadi pustakawan seseorang harus menempuh pendidikan profesi, setelah lulus pendidikan sarjana? Pada beberapa profesi lain syarat pendidikan profesi ini jelas, misalnya seseorang akan menjadi dokter setelah menempuh pendidikan profesi yang disebut Co Asistensi selama beberapa tahun setelah yang bersangkutan lulus sarjana kedokteran. Demikian juga halnya pada bidang hukum dimana lulusan pendidikan sarjana hukum tidak serta merta dapat menjadi advokat, notaris, hakim, dan jaksa sebelum menempuh pendidikan profesi yang dipersyaratkan. Seorang guru atau dosen juga harus mendapatkan pendidikan akta untuk mendapatkan brevet mengajar. Jadi pertanyaan seorang dari Balitbang Diknas yaitu apakah pustakawan tersebut sebagai sebuah profesi layak dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.

6. Masalah transfer pejabat struktural ke fungsional

Adanya Keppres tentang Batas Usia Pensiun (Keppres 102 tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional pustakawan) bagi pejabat fungsional pustakawan (PNS) yang dapat mencapai usia 60 tahun bagi pustakawan penyelia dan pustakawan madya, serta 65 tahun bagi pustakawan utama menjadikan pustakawan sebagai “pelarian” bagi pejabat struktural yang terancam pensiun pada usia 56 tahun. Kerapkali mereka “pindah” menjadi pustakawan untuk memperpanjang batas usia pensiunnya. Namun bagi profesi pustakawan hal ini tidak selalu menguntungkan, malah lebih banyak merugikan, karena sebagian besar dari mereka yang pindah jalur tersebut ditengarai tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menyandang jabatan fungsional. Banyak yang terkesan dipaksakan. Beberapa malah langsung diangkat menjadi pustakawan oleh gubernur, tanpa mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon pustakawan yang aturannya dikeluarkan oleh Kepmenpan. Kecenderungan seperti ini harus segera diakhiri. Perpustakaan Nasional RI harus mengatur secara tegas bahwa untuk pengangkatan pertama bagi pustakawan Madya dan Utama harus menyerahkan DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Tingkat Nasional, dan PAKnya harus dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Dengan demikian maka kemungkinan terjadinya perpindahan jabatan dari struktural ke jabatan fungsional pustakawan dari diseleksi dengan benar sehingga kualitas pustakawan dapat dipertahankan.

7. Masalah organisasi profesi pustakawan

Organisasi profesi di bidang perpustakaan sekarang ini tidak lagi dimonopoli oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), artinya IPI bukan merupakan satu-satunya oraganisasi profesi pustakawan. Sejak era reformasi telah bermunculan organisasi profesi pustakawan dan perpustakaan baru seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Forum Perpustakaan Umum (FPU), Forum Perpustakaan Khusus (FPK), Forum Perpustakaan Sekolah (FPS), Asosiasi Pekerja Informasi Seluruh Indonesia (APISI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dan lain-lain. Ini menjadi tantangan bagi IPI untuk menyatukan organisasi-organisasi pustakawan dan perpustakaan tersebut. Banyaknya organisasi profesi seperti ini sebaiknya tidak dianggap sebagai pertentangan dan perpecahan dari organisasi IPI. Tumbuhnya organisasi profesi tersebut merupakan akibat dari IPI sendiri tidak dapat menampung aspirasi anggotanya. Ini wajar, karena IPI sendiri memiliki anggota yang sangat beragam baik dari segi kualitas akademik anggotanya (dari yang berpendidikan SLTA sampai kepada yang bergelar doktor) maupun dari aspek kelompok asal anggotanya (seperti anggota dari jenis perpustakaan). Tentu saja heterogenitas anggota yang sedemikian besar menjadi persoalan bagi IPI untuk menampung semua aspirasi anggota tersebut. Tugas Pemerintah c/q Perpustakaan Nasional RI adalah membina semua organisasi profesi tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh UU 43 2007 pasal 34 ayat 4 yang berbunyi:  “Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. Untuk dapat mengerahkan potensi dan kekuatan personil yang berada dalam organisasi-organisasi profesi tersebut maka Perpustakaan Nasional harus memfasilitasi agar organisasi-organisasi tersebut berada dalam satu payung organisasi. Apakah IPI dapat bertindak sebagai payung organisasi profesi yang menaungi organisasi-organisasi profesi yang ada? Ataukah harus ada bentuk lain dari organisasi profesi? PNRI-lah yang harus memiliki inisiatif memikirkan dan mendorong ke arah terbentuknya organisasi profesi yang diinginkannya. Menurut penulis, kondisi organisasi profesi kita ini mirip dengan kondisi organisasi profesi di Amerika. Di Amerika ada American Library Association (ALA), dan dalam ALA  ada divisi organisasi seperti American Association of School Librarian (AASC), Association fo Library Service to Children (ALSC), Association for Library Collections and Technical Services (ALCTS), Association of College and Research Libraries (ACRL), Public Library Association (PLA), dan lain-lain. Penulis berpikir Ikatan Pustakawan Indonesia dapat mengambil model seperti yang dijalankan oleh ALA di Amerika. Ikatan Pustakawan Indonesia dapat menjadi induk organisasi dari organisasi-organisasi profesi yang ada seperti sekarang ini.

Penutup

Terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2007 merupakan berkah sekaligus tantangan bagi para pustakawan maupun pustakawan. Pekerjaan rumah bagi Perpustakaan Nasional RI masih banyak agar pelaksanaan UU 43 ini dapat berjalan dengan lancar. Selain sosialisasi, juga penyelesaian peraturan pelaksanaannya harus segera disiapkan. Jika tidak maka UU 43 ini hanya akan menjadi macan kertas yang selalu disebut-sebut dalam membicarakan masalah kepustakawanan namun tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi pengembangan perpustakaan dan pustakawan.