rahman's blog

mencari dan memberi yang terbaik

Archive for August, 2012


Soal pembebasan sementara Pustakawan

Beberapa waktu yang lalu saya meneliti DUPAK seorang pustakawan yang akan naik dari pangkat IV/b ke IV/c. Menurut Kepmenpan 132/2002 yang bersangkutan memerlukan angka kredit (AK) kumulatif sebesar 700 AK. Pustakawan tersebut mengusulkan AK cukup besar yaitu sebesar 172,25 AK. Sedangkan dari PAK lama yang bersangkutan sudah memiliki 551,042. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki total AK kumulatif sebesar 723,292. Dengan AK sebesar 723,292 tersebut maka yang bersangkutan dapat dinaikkan ke pangkat satu tingkat lebih tinggi yaitu ke IV/c. Tentu saja setelah mempertimbangkan persyaratan lainnya, sebab AK tersebut hanyalah salah satu syarat saja dari beberapa syarat untuk naik pangkat dan atau jabatan seorang PNS. Lalu apa yang jadi masalah? Ini dia.

Usulan AK yang besarnya 172,25 tersebut setelah dikurangi AK dari kegiatan penunjang sebesar 31 AK, semuanya berasal dari pengembangan profesi yaitu sebesar 141,25. Angka ini diperoleh dari kegiatan sebagai koordinator pustakawan sebesar 18,75 dan sisanya diperoleh dari karya tulis yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. Jumlah karya tulis yang diusulkan kepada tim penilai termasuk besar yaitu berjumlah 90 judul karya tulis yang ditulis dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya dalam satu tahun pustakawan ini menulis sebanyak 18 judul karya tulis, atau setiap 20 hari yang bersangkutan menghasilkan satu karya tulis. Apakah Anda percaya dengan produktifitas pustakawan ini? Saya terus terang “agak” meragukan produktifitas pustakawan ini. Jika betul pustakawan ini menulis sebanyak ini maka ada beberapa kemungkinan kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus pustakawan ini yaitu:

  1. Mungkin karya tulisnya dibuat asal-asalan sehingga begitu banyak karya tulis yang bisa dibuat dalam jangka waktu singkat.
  2. Mungkin karya tulisnya ditulis serius sehingga mengorbankan sebagian besar atau seluruh waktu kerjanya untuk menulis. Dengan demikian ybs tidak mengerjakan pekerjaan rutin lainnya seperti pengolahan bahan perpustakaan dan pelayanan kepada pemustaka.
  3. Mungkin pustakawan ini membuat karya tulisnya dengan metode ATM (Amati, Tiru , Modifikasi). Artinya dia membaca karya tulis orang dan menuliskannya kembali dengan bahasa dia sendiri alias menjiplak.

Kasus ini belum seberapa hebat dan masih dianggap wajar oleh beberapa orang. Ada kasus yang lebih hebat dari ini. Dari seorang pustakawan yang dalam waktu 10 hari diminta menambah AK untuk menutupi kekurangan AK untuk naik pangkat dan jabatan. Karena jumlah kekurangan AK-nya cukup besar maka pustakawan ini mengirimkan sebanyak 30 judul karya tulis yang diselesaikannya dalam 10 hari. Artinya pustakawan ini menulis makalah sebanyak 3 makalah setiap hari. Apakah masuk akal? Menurut saya sama sekali tidak.

Pertanyaannya, mengapa pustakawan begitu “bernafsu” untuk mengejar kenaikan pangkat dan jabatan? Bahkan sampai-sampai menabrak kaidah-kaidah logika. Saya kira ini ada kaitannya dengan aturan Kepmenpan itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan “tenggat waktu” untuk naik pangkat dan atau jabatan. Pustakawan “dipaksa” selalu naik pangkat dan atau jabatan paling lama 5 tahun sekali. Jika dalam 5 tahun dia tidak naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai pustakawan dan diberi waktu selama-lamanya satu tahun untuk mengusulkan DUPAKnya. Jika dalam satu tahun yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan AK yang dipersyaratkan untuk naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus diberhentikan dari jabatan pustakawan. Pasal inilah yang menyebabkan pustakawan akan berusaha “keras” untuk mengumpulkan AK untuk naik pangkat dan atau jabatan, bahkan kalau perlu dengan cara-cara menabrak etika.

Saat ini Perpustakaan Nasional RI sedang menyiapkan konsep revisi Kepmenpan 132/2002. Revisi ini memang diperlukan sebagai konsekwensi berlakunya UU nomor 43 tahun 2007 mengenai Perpustakaan yang Peraturan Pemerintahnya juga akan segera diterbitkan. Saya kira momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Perpustakaan Nasional RI untuk mengusulkan agar menghapus pasal mengenai pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan pustakawan apabila pustakawan tersebut tidak mampu mengumpulkan AK pada waktu ditentukan. Jika pasal ini masih ada, maka ada akibat yang mesti ditanggung oleh profesi pustakawan yaitu:

  1. Bila penilaian DUPAK dilakukan secara “ketat” sesuai standar maka dipastikan jumlah pustakawan akan semakin habis karena tidak mampu memenuhi AK yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.
  2. Mungkin jumlah pustakawan dapat dipertahankan dengan mengorbankan kualitas pustakawan itu sendiri, yaitu dengan menurunkan standar penilaian AK, khususnya yang AK yang berasal dari karya tulis/ilmiah.

Saya pribadi, untuk masa-masa sekarang ini, memilih alternatif mempertahankan standar penilaian AK dengan tidak memberhentikan pustakawan yang tidak mampu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bukankah di militer juga terjadi bahwa tidak semua lulusan AKMIL mencapai pangkat tertinggi yaitu jenderal dengan bintang empat? Banyak diantaranya yang pensiun di pangkat mayor, letkol ataupun kolonel tanpa harus diberhentikan dari militer walaupun mereka bertahun-tahun berada pada pangkat yang sama.


Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE