rahman's blog

mencari dan memberi yang terbaik

Majelis Pustakawan Utama

Pada tulisan saya yang lalu saya menyatakan kegelisahan saya memikirkan kualitas pustakawan, khususnya pejabat fungsional pustakawan, dan lebih khusus lagi yang akan menjadi pustakawan utama. Saya juga mengajukan bukti-bukti yang mengarah kepada penurunan kualitas tersebut.  Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penurunan kualitas ini, saya sendiri masih belum menemukan jurus jitu. Saya hanya mengusulkan agar Perpustakaan Nasional berani memberikan sanksi kepada pustakawan yang nyata-nyata menggunakan cara-cara yang tidak wajar dalam memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatannya.

Jabatan dosen yang berujung pada jabatan guru besar merupakan jabatan yang sangat prestisius. Seorang guru besar dengan sebutan profesor akan sangat dihormati baik di lingkungan profesinya maupun di lingkungan masyarakat umum. Mengapa demikian? Saya kira hal ini sangat berhubungan dengan kualitasnya sebagai seorang profesor. Ketika kita mendengar kata profesor, maka pikiran kita langsung membayangkan seseorang yang sangat pintar, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, punya kemampuan menulis yang sangat baik sehingga banyak menghasilkan publikasi, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang tentunya lebih dari orang kebanyakan. Tentu saja ada juga hal-hal negatif yang menjadi stereotip seorang profesor, misalnya dia seorang yang pikun, pelupa, galak, dan lain-lain yang belum tentu benar. Saya tidak akan membahas persoalan profesor tersebut. Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mencapai jabatan profesor yang sangat dihormati tersebut memerlukan perjuangan yang sangat sulit. Misalnya seseorang yang akan mencapai jabatan profesor, ia harus memiliki sejumlah artikel yang dimuat di jurnal internasional. Bahkan ada syarat-syarat tambahan yang kadang-kadang tidak tertulis dalam peraturan, misalnya untuk menjadi profesor seseorang harus sudah memiliki gelar akademis doktor (S3) dengan bidang ilmu yang sama sejak S1 dan S2nya. Intinya untuk menjadi profesor memang sulit, karena profesor itu adalah jabatan prestisius yang sangat terhormat. Ada satu syarat yang menurut saya sangat baik dalam menyaring apakah seseorang bisa menjadi profesor atau tidak yaitu, untuk kenaikan ke jabatan guru besar harus ada persetujuan senat perguruan tinggi.

Pertanyaannya, apakah pustakawan utama itu adalah jabatan prestisius? Kalau sidang pembaca tahu, maka akan sepakat dengan pendapat saya bahwa jabatan pustakawan utama itu masih jauh dari prestisius. Sebab untuk memperolehnya seringkali dengan melakukan cara-cara yang sangat curang. Banyak pustakawan utama yang hanya menjadi pelarian agar tidak pensiun pada usia 60 tahun, atau jabatan pustakawan utama hanya untuk sarana memperpanjang usia pensiun. Lalu bagaimana untuk menjadikan jabatan pustakawan ini prestisius? Saya berpendapat harus dengan saringan yang sangat ketat. Hanya orang-orang yang berprestasi saja yang dapat mendudukinya. Misalnya, kalau untuk menjadi profesor harus memiliki publikasi internasional, maka untuk menjadi pustakawan utama cukuplah memiliki publikasi tingkat nasional. Dia harus sudah mempublikasi tulisannya pada majalah Visi Pustaka ataupun Media Pustakawan dengan jumlah yang cukup, misalnya sekurang-kurangnya 5 artikel. Syarat-syarat tersebut mungkin memang tidak ada dalam Kepmenpan, namun saya kira perlu dibuat syarat-syarat tambahan atas nama kepantasan dan kepatutan. Siapa yang harus membuat syarat-syarat ini? Saya mengusulkan adanya Dewan Pustakawan Utama atau Majelis Pustakawan Utama. Jika di perguruan tinggi ada senat perguruan tinggi atau senat guru besar, maka pada profesi pustakawan saya mengusulkan adanya Majelis Pustakawan Utama. Majelis ini bertugas menyusun norma-norma yang dapat diberlakukan dalam penilaian pustakawan yang akan menduduki pustakawan utama. Majelis ini memang tidak langsung ikut dalam proses penilaian AK kredit, namun norma-norma yang disusun oleh majelis ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menilai apakah seseorang memiliki kemampuan menduduki jabatan pustakawan utama.

Benarkan Kualitas Pustakawan Menurun?

Entah perasaan saya ini dirasakan juga oleh semua pustakawan, entah tidak. Saya merasakan bahwa kualitas mayoritas pustakawan semakin tahun semakin menurun. Tentu saja masih ada pustakawan yang berkualitas. Pasalnya saya menemukan beberapa fakta dimana banyak pustakawan yang mau naik pangkat/jabatan menjadi pustakawan utama, tetapi menurut saya mereka tidak pantas menjadi pustakawan utama. Fakta yang saya temui adalah sebagai berikut:

  1. Ada seorang pustakawan yang akan naik menjadi pustakawan utama, tetapi track record pustakawan ini tidak baik. Yang bersangkutan pernah melakukan plagiasi tidak tanggung-tanggung, mengakui empat skripsi mahasiswa (yang penelitiannya dilakukan di perpustakaannya) sebagai hasil kajiannya, ditambah dengan beberapa karya tulis yang diambil dari internet (termasuk karya tulis saya sendiri).
  2. Beberapa pustakawan lainnya akan menjadi pustakawan utama, namun  angka kreditnya dominan berasal dari kegiatan mengumpulkan naskah-naskah yang oleh tim penilai dinilai tidak memenuhi syarat.

Saya ingin sedikit membahas bukti-bukti baru plagiasi yang dilakukan oleh pustakawan. Ini memang tidak terjadi pada pustakawan yang saya contohkan di atas, tetapi pada pustakawan yang penilaiannya baru masuk di tim penilai pusat (pustakawan madya IV/a mau ke IV/b). Dua orang dari perpustakaan yang sama, sama-sama mengusulkan kegiatan menjadi instruktur pelatihan yang sama dan hanya tahunnya saja yang berbeda. Ketika saya melihat judul materi yang dibawakannya, saya menjadi curiga. Saya coba periksa tulisan yang dibuat oleh dua orang yang berbeda dengan tahun yang berbeda tersebut. Hasilnya sangat memperihatinkan, yaitu sama persis. Dengan fakta ini saya kemudian membongkar berkas kedua orang tersebut dan memeriksa beberapa tulisan yang lain. Luar biasa. Saya menemukan empat karya tulis yang 100 persen sama. Beberapa karya tulis yang sekitar 40 – 50 % sama. Belum lagi kalau dilihat dari cara pengutipan yang tidak mengikuti aturan dan lain-lain.

Fakta lain yang mendukung pernyataan saya bahwa semakin banyak pustakawan yang kurang berkualitas adalah banyaknya pustakawan yang mengajukan AK berasal dari menghimpun naskah-naskah. Pada berkas usulan yang saya nilai saat ini saya menemukan tiga orang mengusulkan AK sebanyak 60 % berasal dari kegiatan menghimpun naskah-naskah. Persentase angka tersebut diperoleh tanpa menghitung AK yang  berasal dari tugas limpah. Kalau kegiatan ini benar, maka perpustakaan tersebut sangat hebat karena menyelenggarakan layanan yang sangat baik kepada para penggunanya dengan menyediakan kumpulan naskah-naskah untuk pengguna informasi dengan segmen tertentu. Publikasi sebanyak itu tentu memerlukan anggaran yang sangat besar.  Pasalnya ketika kita menghimpun dan menyusun naskah-naskah tersebut ada persyaratan bahwa naskah tersebut harus dipublikasikan. Karena besarnya biaya yang diperlukan tersebut saya menjadi ragu. Keraguan ini menyebakan saya meneliti dua berkas yang diusulkan oleh dua orang dari perpustakaan yang sama. Dari hasil penelaahan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan yang berujung pada publikasi naskah tersebut memang tidak dilakukan secara sistematis oleh lembaganya. Kumpulan naskah tersebut memang dilakukan oleh perorangan yang menurut dugaan saya hanya dibuat untuk keperluan mengajukan DUPAK saja. Saya berkesimpulan demikian karena ada duplikasi isi naskah pada masing-masing karya pustakawan tersebut (lagi-lagi karena karya saya yang dihimpun). Selain itu format, perwajahan, serta sampul (kover) dari publikasi tersebut tidak standar sehingga tidak menunjukkan bahwa publikasi tersebut memang publikasi resmi dari sebuah perpustakaan.

Jika perasaan saya ini (berdasarkan fakta-fakta yang saya dapati) benar yaitu bahwa kualitas pustakawan kita semakin menurun, maka harus ada upaya dari Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina agar kualitas pustakawan kita tidak terus menurun. Jika tidak bisa ditingkatkan, setidaknya dijaga jangan sampai terjadi penurunan. Karena itu, saya ingin menyampaikan sekali lagi (usulan ini pernah saya sampaikan pada Rakor Tim Penilai) bahwa terhadap pustakawan yang mengajukan usulan DUPAK yang nyata-nyata melakukan kecurangan seperti yang selama ini sering saya ungkapkan, Perpustakaan Nasional harus memberikan sanksi, misalnya menunda Penetapan Angka Kreditnya, sembari tentu saja memperbaiki kekurangannya tersebut.

Mengurangi Limbah, Meningkatkan Hasil: Suatu Upaya Meningkatkan Layanan Perpustakaan IPB

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.)

Pendahuluan

Pada bulan Oktober ada satu hari istimewa bagi kalangan aktifis yang bergerak dalam bidang standardisasi yaitu hari standar dunia yang jatuh pada tanggal 14 Oktober. Setiap tahun hari tersebut selalu diperingati dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah mengajak masyarakat dunia untuk hidup lebih baik dengan menerapkan standar. Hari standar dunia (World Standard Day atau WSD) ini dimotori oleh organisasi standar dunia yang dikenal dengan nama ISO (International Organization for Standardization). Pada tahun 2012 WSD ini mengangkat tema “less waste, better result – Standard increase effeciency”. Tema inspiratif ini sangat tepat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena berhubungan dengan peningkatan hasil kerja kita (produktifitas) sembari mengurangi limbah. Dengan demikian kita akan dapat meningkatkan efisiensi didalam menghasilkan produk maupun jasa yang lebih baik.
Sejalan dengan tema WSD tersebut penulis ingin menyumbangkan ide yang mungkin kecil bagi produktifitas IPB secara keseluruhan, namun bila ide atau gagasan ini dapat dijalankan di semua lini penulis yakin akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi IPB khususnya dalam hal penghematan sumberdaya namun tanpa mengurangi produktifitas secara keseluruhan. Jika gagasan ini tidak dapat dilaksanakan di seluruh lini organisasi IPB, setidaknya dapat dilaksanakan di unit kecil seperti Perpustakaan IPB.

Kondisi Perpustakaan

Perpustakaan IPB yang sekarang ini dibangun pada tahun 1985 – 1986 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tahun 1986. Gedung tersebut dirancang oleh Perkin & Will dengan arsitektur serba kayu dan dinding kaca. Sebenarnya gedung tersebut sudah dirancang ramah lingkungan yaitu dengan memaksimalkan pencahayaan dari alam. Namun, sayang sekali lampu yang dipasang di dalam gedung ini masih kurang bersahabat dengan lingkungan karena masih menggunakan lampu TL dan sebagian dengan lampu halogen dalam jumlah yang sangat banyak. Lampu TL pada rancangan aslinya yang dipasang di bagian dalam lantai 2 saja (lantai 2 adalah lobbi dan ruang baca/koleksi buku) berjumlah sebanyak 1.360 buah lampu dengan kekuatan lampu masing-masing 20 watt. Ini belum termasuk lampu hallogen yang berjumlah 56 buah lampu yang berkekuatan 1.000 watt untuk masing-masing lampu. Dapat dimaklumi penggunaan lampu TL dan halogen ini karena mungkin pada waktu gedung ini dibangun, teknologi lampu LED belum muncul ke permukaan.

Dalam hal layanan Perpustakaan IPB tentu mengikuti perkembangan teknologi di bidang perpustakaan dan kebutuhan pemakai (pemustaka). Teknologi reproduksi dokumen seperti fotokopi yang berkembang sejak era 1980an masih sangat dominan digunakan oleh Perpustakaan IPB dalam penyediaan reproduksi dokumen yang dibutuhkan oleh pemakainya. Padahal teknologi digital yang kemudian memunculkan electronic document sudah berkembang, terutama disekitar 5 tahun terakhir. Tentu saja Perpustakaan IPB mengikuti arus ini yaitu dengan mempersiapkan layanan yang berkembang ke arah paperless technology ini. Namun perkembangan teknologi informasi ini belum bisa menggantikan secara penuh layanan berbasis fotokopi. Mungkin diperlukan edukasi yang intensif kepada para pemustaka agar penggunaan electronic document tersebut bisa dimaksimalkan.

Sekilas ISO 14001 dan 50001

Di masa depan layanan apapun, khususnya industri dan jasa, mengarah ke layanan yang berwawasan lingkungan. ISO sebagai badan standar internasional telah mengembangkan ISO 14001 yaitu standar mengenai manajemen lingkungan untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan lingkungan. Selain itu ISO juga telah mengembangkan ISO 50001 yang berkaitan dengan sistem manajemen energi. Dengan menerapkan kedua ISO tersebut maka organisasi akan diarahkan kepada penggunaan energi yang efisien serta ramah lingkungan. Tidak seperti industri, mungkin IPB tidak harus atau tidak perlu berusaha untuk memperoleh sertifikasi penerapan ISO 14001 dan ISO 50001. Namun jika aktifitas layanan kita dapat mengikuti aturan atau standar yang ada dalam kedua ISO tersebut, kita akan menyumbang sesuatu yang sangat berharga terhadap dunia.

Efisiensi untuk Peningkatan Layanan

Perpustakaan IPB dapat meningkatkan jasa ataupun hasil yang lebih baik dengan cara melakukan efisiensi penggunaan energi dan penggunaan kertas. Untuk itu Perpustakaan IPB perlu mengembangkan rencana aksi (action plan) yang bersifat pragmatis dan mudah diterapkan. Rencana aksi tersebut antara lain seperti berikut:

  • Mengganti lampu TL dengan SL atau LED dan mengurangi jumlahnya

Penulis melihat penggunaan lampu di Perpustakaan IPB sangat tidak berwawasan hemat energi. Seperti disampaikan bahwa di lobbi dan ruang baca/koleksi saja Perpustakaan IPB diterangi oleh lampu TL sebanyak 1.360 lampu TL dengan kekuatan lampu masing-masing sebesar 20 watt dan lampu hallogen 1.000 watt sejumlah 56 buah lampu. Jika semua lampu tersebut menyala, maka diperlukan daya sebesar 32.800 watt. Itu baru lantai 2 bagian dalam saja, belum penerangan di lantai 1, lantai 3 dan lantai 4, serta bagian luar gedung. Penerangan di ruang kerja penulis yang ada di lantai 3 saja menurut penulis sangat boros energi yaitu dengan lampu TL sebanyak 16 buah dengan kekuatan lampu masing-masing 20 watt. Dengan demikian total penerangan lampu di ruangan penulis adalah 320 watt, padahal menurut hemat penulis dengan sebuah lampu SL berkekuatan 55 watt saja ruangan penulis sudah sangat terang benderang. Jika semua lampu di ruang lobbi dan ruang baca/koleksi diganti dengan lampu SL dengan perbandingan yang sama dengan ruang baca penulis, maka daya yang dibutuhkan hanya sebesar 5.630 watt. Dengan demikian maka akan diperoleh penghematan sebesar 27.163 watt. Jika harga listrik adalah sebesar Rp. 750 per kWh (tarif dasar listrik sesuai Perpres 8 tahun 2011), dan listrik nyala selama rata-rata 5 jam per hari (Perpustakaan IPB melakukan layanan malam hari sampai pukul 21.00 dari Senin sampai Sabtu), maka untuk penerangan lobbi dan ruang baca/koleksi saja dapat dihemat sebesar tidak kurang dari Rp. 30.558.375,- pertahun. Jika 3 lantai yang lain (1, 3, dan 4) serta bagian luar gedung diterangi dengan kekuatan yang sama dengan lantai 2, maka dengan perhitungan kasar saja kita dapatkan angka penghematan sebesar Rp. 61.116.750,-. Penghematan ini bisa lebih ditingkatkan lagi jika lampu TL di Perpustakaan IPB dapat diganti dengan lampu LED yang jauh lebih hemat energi dan mempunyai umur pakai yang jauh lebih lama. Untuk kebutuhan pencahayaan dengan lampu biasa sebesar 10.000 watt kita dapat menggantinya dengan lampu LED dengan kekuatan hanya 250 watt saja. Artinya penerangan lobbi dan ruang baca/koleksi Perpustakaan IPB yang dengan lampu TL diperlukan sebesar 65.500 watt (penerangan untuk seluruh lantai) dapat diganti dengan lampu LED dengan daya hanya sebesar 1.640 watt saja. Dengan demikian Perpustakaan IPB dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 71.955.000,- setiap tahun. Hasil penghematan anggaran ini dapat dialokasikan kepada pembelian bahan pustaka sehingga lebih memperkaya koleksi Perpustakaan IPB. Jika penghematan ini dibelikan buku terbitan Indonesia dengan harga antara Rp. 60 ribu – Rp. 75 ribu per buku, maka Perpustakaan IPB setiap tahun akan mendapatkan tambahan buku lebih dari 1.000 buku. Dengan demikian layanan penyediaan bahan pustaka Perpustakaan IPB dapat lebih ditingkatkan dan Perpustakaan IPB dapat menyediakan buku lebih merata bagi pemustakanya.
Penghematan ini dapat lebih besar lagi dengan memperhitungkan umur pakai lampu TL dibandingkan dengan lampu LED. Jika lampu TL atau SL bisa berumur sampai 10.000 jam, maka lampu LED mampu menyala selama 50.000 jam. Bandingkan dengan lampu TL atau SL yang umur pakainya hanya mencapai 10.000 jam. Dengan mengganti lampu TL dengan lampu LED, maka kita akan melakukan efisiensi yang luar biasa serta secara tidak langsung dapat menyumbang peluang penggunaan listrik yang lebih besar kepada masyarakat. Persoalan penggunaan lampu ini tidak hanya persoalan ekonomi saja, tetapi juga persoalan lingkungan. Lampu TL yang akan mati setiap 10.000 jam dengan jumlah lampu yang jauh lebih banyak akan menghasilkan limbah yang lebih besar. Lebih-lebih lampu TL mengandung merkuri yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Semua bentuk merkuri yang masuk kedalam tubuh manusia secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati dan ginjal. Dengan menggunakan lampu LED, kita dapat memperkecil sumbangan kita terhadap limbah yang membahayakan lingkungan.

  • Memasang lampu sesuai kebutuhan (menggunakan stop kontak lebih banyak)

Di Perpustakaan IPB selain jumlah lampu TL yang digunakan berjumlah sangat banyak, stop kontak untuk menyalakannya juga berkelompok mengikuti blok lampu. Satu stop kontak menyalakan puluhan atau ratusan lampu sekaligus. Kadang-kadang kita belum memerlukan cahaya lampu karena masih dapat diterangi oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela, namun karena stop kontak lampu wilayah tersebut bergabung dengan wilayah yang sudah mulai gelap, maka ketika kita menyalakan lampu pada wilayah yang sudah mulai gelap, wilayah yang masih terang tersebut “terpaksa” ikut menyala. Jika stop kontak untuk menyalakan lampu ini dapat diperbanyak dan pemasangannya disesuaikan dengan wilayah yang mendapatkan cahaya dari luar gedung, maka kita akan dapat mengatur mana wilayah yang perlu dinyalakan dan mana yang belum perlu dinyalakan. Selain itu ada wilayah-wilayah tertentu tidak memerlukan cahaya lampu secara terus menerus, misalnya wilayah koleksi perpustakaan. Wilayah koleksi perpustakaan ini perlu cahaya lampu terang ketika ada pemakai yang sedang mencari buku/majalah. Pada saat tidak ada pemakai yang mencari buku/majalah maka wilayah ini tidak memerlukan cahaya yang sangat terang. Untuk penghematan, maka pada wilayah ini dapat dipasang stop kontak yang ada pengatur waktunya (timer). Artinya ketika lampu dinyalakan dengan menekan tombol stop kontak, maka lampu akan menyala selama waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan tersebut dapat diatur, misalnya 5 menit. Dengan demikian jika ada yang menekan tombol stop kontak pada lampu tersebut, maka lampu akan menyala selama 5 menit dan akan mati secara otomatis jika tidak ada yang menekan lagi. Dengan pemasangan tombol seperti ini, maka kita akan dapat mengatur bahwa wilayah yang tidak memerlukan penerangan maksimal, lampu tidak perlu menyala secara terus menerus.

  • Minimalkan penggunaan kertas, gunakan dokumen elektronik/digital

Layanan perpustakaan sangat identik dengan layanan distribusi informasi/ dokumen. Sejak tahun 1980an layanan distribusi informasi/dokumen ini banyak menggunakan mesin reproduksi yang dikenal dengan mesin fotokopi. Sebagai contoh mahasiswa dan pemakai lainnya yang memerlukan salinan sebagian halaman buku atau dokumen lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel jurnal akan mereproduksi dengan cara memfotokopi dokumen tersebut. Andaikata satu pemakai memerlukan fotokopi sebanyak 50 lembar kertas HVS ukuran A4, dan dalam sehari ada 500 pemustaka yang melakukan fotokopi, maka dalam 1 hari diperlukan kertas sebanyak 25.000 lembar atau 50 rim. Jika kita menganggap bahwa layanan tersebut hanya dilakukan pada hari kerja dan hari kerja dalam setahun berjumlah 300 hari, maka layanan fotokopi tersebut akan menghabiskan sebanyak 15.000 rim kertas setara dengan 7.500.000 lembar kertas ukuran A4. Padahal untuk memproduksi 1 rim kertas diperlukan 1 batang pohon berusia 5 tahun. Dengan perhitungan tersebut maka layanan perpustakaan kita dalam setahun harus menghabiskan batang pohon sebanyak 15.000 batang pohon yang berusia 5 tahun. Padahal pemakai perpustakaan kadang-kadang tidak memerlukan semua informasi yang dia fotokopi, dan kebutuhan tersebut kadang-kadang hanya sekali baca saja. Untuk mengurangi penggunaan kertas, layanan fotokopi ini dapat diganti dengan dokumen elektronik yang dikenal dengan e-file atau e-dokumen. Dengan e-file atau e-dokumen selain mengurangi penggunaan kertas, kita dapat mempercepat pengiriman dokumen kepada pemustaka yang memerlukan. Sampai bulan Maret 2011, Perpustakaan IPB sudah men”digitalisasi” tidak kurang dari 63.000 judul dokumen yang terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian serta artikel jurnal karya sivitas akademika IPB. Jika layanan ini dapat diefektifkan, kita bisa bayangkan berapa banyak pohon yang dapat kita selamatkan atau tidak ditebang untuk dibuat kertas. Dengan semangat tersebut, kita sudah ikut berpartisipasi kepada gerakan GO GREEN untuk kehidupan yang lebih baik.

  • Mengunakan kertas bekas jika harus mencetak dokumen

Perpustakaan sebagaimana kantor-kantor lain pasti menggunakan kertas guna mencetak dokumen untuk mendukung jalannya administrasi. Dokumen tersebut bisa meliputi dokumen yang tidak terlalu penting seperti laporan kinerja staf, laporan harian kegiatan pustakawan dalam rangka pengumpulan angka kredit pustakawan, memo antar bagian atau bidang di perpustakaan, undangan rapat internal, sampai dokumen penting seperti surat menyurat dengan instansi lain di luar perpustakaan, laporan tahunan, dan lain-lain. Di perpustakaan bahkan ada beberapa publikasi dalam bentuk tercetak di kertas yang dihasilkan seperti bibliografi buku baru, accession list, abstrak dan lain-lain. Jika semua dokumen tersebut dicetak pada kertas, dapat dibayangkan berapa banyak kertas yang diperlukan untuk semua dokumen tersebut. Padahal beberapa dokumen tersebut kadang-kadang hanya digunakan sebentar saja, misalnya dokumen yang masih berbentuk draft akan segera menjadi sampah/limbah setelah draft tersebut dibaca dan dikoreksi oleh atasan. Kita dapat meminimalkan limbah kertas tersebut dengan cara misalnya mencetak draft dan dokumen-dokumen yang tidak formal pada kertas bekas yaitu kertas yang baru digunakan pada salah satu sisinya, sedangkan sisi yang lain masih kosong. Upayakan bahwa dokumen yang memang harus dicetak pada kertas baru adalah dokumen yang sudah final dan tidak akan mengalami perubahan. Kita dapat mencetak dokumen tersebut dalam jumlah yang tidak berlebihan sehingga penggunaan kertas dapat betul-betul dihemat.
Undangan rapat internal mestinya tidak perlu dicetak pada kertas. Undangan tersebut bisa dipindai (scan) kemudian dikirimkan melalui internet. Bahkan untuk undangan rapat intern tersebut dapat disampaikan melalui pesan pendek atau sms (short messege service). Bukankah teknologi untuk mendukung paperless administration sudah cukup mumpuni saat ini. Mungkin yang diperlukan saat ini adalah mengubah pola pikir masyarakat sehingga undangan yang berbentuk berkas elektronik atau pesan pendek ini tetap dapat diterima sebagai undangan resmi.

Penutup

Peningkatan layanan Perpustakaan IPB kepada sivitas akademikanya tidak selalu berbanding lurus dengan penambahan anggaran. Kita dapat meningkatkan layanan tersebut dengan cara melakukan efisiensi di segala sektor termasuk efisiensi energi dan efisiensi penggunaan kertas. Selain meningkatkan layanan, kita juga dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi keturunan kita yaitu lingkungan yang bersih, ramah, dan bersahabat. Semoga ide kecil ini dapat diterapkan baik dalam skala kecil, apalagi dalam skala besar di IPB. Semoga.

Lagi-lagi Soal DUPAK

Sekali lagi saya menemukan kecurangan dalam menilai DUPAK pustakawan. Entah dilakukan secara sadar atau tidak, seorang pustakawan mengusulkan membuat abstrak informatif yang sumber artikelnya hampir 100 % dari koran. Awalnya saya sangat kagum karena ada seorang pustakawan yang terpikir untuk melakukan kegiatan penerbitan indeks artikel surat kabar lengkap dengan abstraknya. Sementara pustakawan lain berkutat dengan kegiatan perpustakaan sehari-hari yang bersifat konvensional. Saya mulai curiga ketika melihat jumlah artikel yang diabstrak. Dalam satu tahun yang bersangkutan mampu mengabstrak artikel sebanyak kurang lebih 1200 artikel. Berawal dari kecurigaan tersebut saya membuka buku pedoman penilaian angka kredit unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi. Pada buku ini ada rumus untuk mengembalikan jumlah yang dihasilkan dari setiap butir kegiatan menjadi kemampuan pustakawan setiap jam melakukan kegiatan tersebut. Iseng saya masukkan angka yang dihasilkan pustakawan ybs. Hasilnya adalah jika seorang pustakawan akan naik pangkat atau jabatan dalam waktu dua tahun dengan kebutuhan AK sebesar 150 AK maka setiap jam menurut rumus tersebut seseorang harus mampu mengabstrak sebanyak 2 artikel. Jika jam kerja efektif per hari kita anggap 5 jam (menurut Menpan 1250 jam per tahun), maka pustakawan ybs akan memerlukan waktu sebanyak 1200:2:5 hari atau 120 hari kerja efektif. Artinya seseorang akan bekerja mengabstrak selama 5 jam tanpa henti selama 120 hari kerja. Pada kenyataannya kegiatan ini tidak mungkin dilakukan seperti ini, sebab masih ada kewajiban lain yang harus dilakukan. Yang bersangkutan juga melakukan kegiatan meresensi buku dengan jumlah yang juga fantastis yaitu sebesar 245 buku. Dengan perhitungan yang sama, maka ybs memerlukan waktu selama kira-kira 165 hari. Dengan kata lain untuk melakukan dua kegiatan itu saja ybs memerlukan waktu selama 285 hari efektif. Sedangkan jumlah hari kerja di Indonesia selama setahun rata-rata hanya berjumlah 250 hari. Jumlah ini diperoleh dari mengurangi total jumlah hari selama setahun yaitu 365 hari dengan jumlah hari libur yaitu hari Sabtu, Minggu dan hari besar. Apakah betul pustakawan ini hanya mengerjakan dua pekerjaan tersebut? Ternyata tidak. Karena yang bersangkutan juga mengusulkan angka kredit yang berasal dari kegiatan lain seperti menghimpun naskah-naskah.

Bermodalkan kecurigaan tersebut, saya tergelitik untuk mengusut apakah benar apa yang dikerjakan pustakawan itu. Saya mulai mencoba mengecek secara acak abstrak yang diakui dibuat oleh pustakawan ini. Saya mulai menemukan titik terang. Judul-judul yang berasal dari kompas saya dapatkan semua kalimat pertama abstrak sama persis dengan indeks pada kompas online. Sayang, saya tidak bisa mengecek lebih jauh kepada kalimat berikutnya karena saya harus membayar (melanggan) dulu. Saya mencoba mencari entri abstrak yang berasal dari Republika. Apa yang saya dapatkan memperkuat dugaan saya bahwa pustakawan ini melakukan kecurangan. Seratus persen kalimat yang ditulis oleh pustakawan ini berasal dari kalimat yang ada dalam artikel di koran. Dengan kata lain pustakawan ini melakukan copy paste atas artikel koran dan diakuinya sebagai karya membuat abstrak informatif yang nilai AKnya memang cukup tinggi.

Kesimpulan dari kasus ini adalah masih ada upaya-upaya ketidak-jujuran dari pustakawan untuk sekedar memperoleh Angka Kredit sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat dan jabatan. Usul saya adalah instansinya atau tim penilai harus memberikan hukuman kepada pustakawan yang mencoba-coba berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk naik pangkat dan atau jabatan.

Standar

Pada kunjungan saya ke Perpustakaan Universitas Diponegoro untuk suatu acara yang bertajuk “Forum Diskusi Kerjasama Jejaring Informasi Standardisasi” saya menemukan sesuatu yang sangat menarik yaitu pertanyaan-pertanyaan dari peserta diskusi yang menyiratkan bahwa ada persoalan yang nyata tentang penerapan standar di masyarakat. Tidak heran, sebab di Indonesia ini terdapat tiga Badan Pemerintah yang diberi wewenang untuk menetapkan standar yaitu BSN, BSNP dan BNSP. <untuk mengetahui lebih detail tentang masalah ini baca artikelnya dengan meng”klik” disini>

Soal pembebasan sementara Pustakawan

Beberapa waktu yang lalu saya meneliti DUPAK seorang pustakawan yang akan naik dari pangkat IV/b ke IV/c. Menurut Kepmenpan 132/2002 yang bersangkutan memerlukan angka kredit (AK) kumulatif sebesar 700 AK. Pustakawan tersebut mengusulkan AK cukup besar yaitu sebesar 172,25 AK. Sedangkan dari PAK lama yang bersangkutan sudah memiliki 551,042. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki total AK kumulatif sebesar 723,292. Dengan AK sebesar 723,292 tersebut maka yang bersangkutan dapat dinaikkan ke pangkat satu tingkat lebih tinggi yaitu ke IV/c. Tentu saja setelah mempertimbangkan persyaratan lainnya, sebab AK tersebut hanyalah salah satu syarat saja dari beberapa syarat untuk naik pangkat dan atau jabatan seorang PNS. Lalu apa yang jadi masalah? Ini dia.

Usulan AK yang besarnya 172,25 tersebut setelah dikurangi AK dari kegiatan penunjang sebesar 31 AK, semuanya berasal dari pengembangan profesi yaitu sebesar 141,25. Angka ini diperoleh dari kegiatan sebagai koordinator pustakawan sebesar 18,75 dan sisanya diperoleh dari karya tulis yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. Jumlah karya tulis yang diusulkan kepada tim penilai termasuk besar yaitu berjumlah 90 judul karya tulis yang ditulis dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya dalam satu tahun pustakawan ini menulis sebanyak 18 judul karya tulis, atau setiap 20 hari yang bersangkutan menghasilkan satu karya tulis. Apakah Anda percaya dengan produktifitas pustakawan ini? Saya terus terang “agak” meragukan produktifitas pustakawan ini. Jika betul pustakawan ini menulis sebanyak ini maka ada beberapa kemungkinan kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus pustakawan ini yaitu:

  1. Mungkin karya tulisnya dibuat asal-asalan sehingga begitu banyak karya tulis yang bisa dibuat dalam jangka waktu singkat.
  2. Mungkin karya tulisnya ditulis serius sehingga mengorbankan sebagian besar atau seluruh waktu kerjanya untuk menulis. Dengan demikian ybs tidak mengerjakan pekerjaan rutin lainnya seperti pengolahan bahan perpustakaan dan pelayanan kepada pemustaka.
  3. Mungkin pustakawan ini membuat karya tulisnya dengan metode ATM (Amati, Tiru , Modifikasi). Artinya dia membaca karya tulis orang dan menuliskannya kembali dengan bahasa dia sendiri alias menjiplak.

Kasus ini belum seberapa hebat dan masih dianggap wajar oleh beberapa orang. Ada kasus yang lebih hebat dari ini. Dari seorang pustakawan yang dalam waktu 10 hari diminta menambah AK untuk menutupi kekurangan AK untuk naik pangkat dan jabatan. Karena jumlah kekurangan AK-nya cukup besar maka pustakawan ini mengirimkan sebanyak 30 judul karya tulis yang diselesaikannya dalam 10 hari. Artinya pustakawan ini menulis makalah sebanyak 3 makalah setiap hari. Apakah masuk akal? Menurut saya sama sekali tidak.

Pertanyaannya, mengapa pustakawan begitu “bernafsu” untuk mengejar kenaikan pangkat dan jabatan? Bahkan sampai-sampai menabrak kaidah-kaidah logika. Saya kira ini ada kaitannya dengan aturan Kepmenpan itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan “tenggat waktu” untuk naik pangkat dan atau jabatan. Pustakawan “dipaksa” selalu naik pangkat dan atau jabatan paling lama 5 tahun sekali. Jika dalam 5 tahun dia tidak naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai pustakawan dan diberi waktu selama-lamanya satu tahun untuk mengusulkan DUPAKnya. Jika dalam satu tahun yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan AK yang dipersyaratkan untuk naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus diberhentikan dari jabatan pustakawan. Pasal inilah yang menyebabkan pustakawan akan berusaha “keras” untuk mengumpulkan AK untuk naik pangkat dan atau jabatan, bahkan kalau perlu dengan cara-cara menabrak etika.

Saat ini Perpustakaan Nasional RI sedang menyiapkan konsep revisi Kepmenpan 132/2002. Revisi ini memang diperlukan sebagai konsekwensi berlakunya UU nomor 43 tahun 2007 mengenai Perpustakaan yang Peraturan Pemerintahnya juga akan segera diterbitkan. Saya kira momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Perpustakaan Nasional RI untuk mengusulkan agar menghapus pasal mengenai pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan pustakawan apabila pustakawan tersebut tidak mampu mengumpulkan AK pada waktu ditentukan. Jika pasal ini masih ada, maka ada akibat yang mesti ditanggung oleh profesi pustakawan yaitu:

  1. Bila penilaian DUPAK dilakukan secara “ketat” sesuai standar maka dipastikan jumlah pustakawan akan semakin habis karena tidak mampu memenuhi AK yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.
  2. Mungkin jumlah pustakawan dapat dipertahankan dengan mengorbankan kualitas pustakawan itu sendiri, yaitu dengan menurunkan standar penilaian AK, khususnya yang AK yang berasal dari karya tulis/ilmiah.

Saya pribadi, untuk masa-masa sekarang ini, memilih alternatif mempertahankan standar penilaian AK dengan tidak memberhentikan pustakawan yang tidak mampu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bukankah di militer juga terjadi bahwa tidak semua lulusan AKMIL mencapai pangkat tertinggi yaitu jenderal dengan bintang empat? Banyak diantaranya yang pensiun di pangkat mayor, letkol ataupun kolonel tanpa harus diberhentikan dari militer walaupun mereka bertahun-tahun berada pada pangkat yang sama.

Apologi

Para pembaca Blog. Sudah lama blog saya ini tidak terbarukan. Banyak hal yang menyebabkannya. Perubahan keadaan atau lingkungan sekeliling saya menyebabkan saya tidak berkonsentrasi untuk menulis. Selain itu saya mendapatkan penugasan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. Penugasan itu menyebabkan waktu saya menjadi semakin terbatas. Banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang ingin saya bagikan kepada para pembaca, namun pembaca mesti bersabar. Mungkin sesudah masa penyesuaian saya di BSN, saya bisa memiliki waktu untuk menuliskan segala sesuatu yang ingin saya “share” dengan para pembaca.

Walaupun saya tidak sempat menulis pada blog ini, namun saya masih ingin membagikan knowledge and experiences serta best practices yang saya miliki kepada para pembaca. Ada tiga dokumen yang bisa saya “share”. Yang pertama adalah Laporan Akhir Masa Jabatan saya ketika jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pengembangan TI, Pembinaan Mutu dan Kerjasama di Perpustakaan IPB berakhir, serta yang kedua adalah Naskah Akademik Pengembangan Organisasi Perpustakaan IPB yang kajian dan penulisannya saya pimpin. Sedangkan yang ketiga adalah Laporan Kajian Pengembangan SDM Perpustakaan IPB yang dikerjakan bersama-sama dengan Bu Yuyu, Bu Atun, Bu Janti, dan Bu Nunung.

Akhirnya semoga tiga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca.

Plagiarisme “lagi” di Kalangan Pustakawan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Jika Anda membaca blog saya yang di”posting” tanggal 23 September 2010 atau buku saya dengan judul “Percikan Pemikiran di Bidang Kepustakawanan” yang terbit pada bulan Juni 2011, maka Anda akan mendapatkan bahasan yang sama dengan yang akan saya sampaikan pada tulisan kali ini yaitu plagiarisme yang dilakukan oleh pustakawan. Pada tulisan saya yang lalu saya mencurigai salah satu pustakawan yang mengajukan karya tulis ilmiah sebagai bukti fisik kegiatannya untuk usulan kenaikan pangkatnya. Tidak tanggung-tanggung ada empat skripsi mahasiswa yang diakui sebagai karya tulisnya. Saya dapat memastikan bahwa karya tersebut merupakan karya tulis mahasiswa karena pada bagian isi terdapat tulisan yang berbunyi: “tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di universitas ….”. Mungkin bunyi tulisan tersebut tidak persis seperti ini, karena untuk menuliskan persisnya saya harus membongkar berkas pustakawan yang bersangkutan. Di salah satu karya yang lain jelas terdapat tulisan yang berbunyi “skripsi ini…”. Karena kecerobohan yang dilakukan oleh pustakawan tersebut, saya dapat menemukan bukti bahwa karya tersebut merupakan karya plagiasi. Berdasarkan “common sense” saja saya sudah mencurigai bahwa karya yang sedang saya periksa tersebut bukan karya ybs. Mengapa? Karena ketika saya membaca karya asli pustakawan tersebut saya sudah dapat merasakan gaya bahasa pada karya asli ybs. Ketika saya membaca tulisannya yang lain dengan gaya bahasa yang lain, maka saya mulai curiga. Tapi untuk membuktikan kecurigaan saya tersebut saya harus mendapatkan bukti yang nyata. Ini yang sulit bila pustakawan yang melakukan plagiasi tersebut “pintar” menyembunyikan hal-hal yang dapat menjadi bukti kecurangannya.

Pada kali yang lain saya juga menemukan praktek plagiasi oleh pustakawan yang lain. Yang ini lebih mudah karena yang dijiplak adalah karya tulis saya sendiri yang sudah saya unggah di internet. Sekitar 90 % tulisan saya tersebut dijiplak mentah-mentah, bahkan termasuk judulnya yang tidak diubah. Ketika saya cari nama saya pada daftar pustaka, saya tidak menemukan nama saya termuat. Maka karya tersebut saya nyatakan sebagai karya plagiasi.

Kali ini saya mencurigai sebuah karya yang diajukan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Tidak tanggung-tanggung AK yang diusulkan yaitu 12,5 AK untuk setiap buku. Yang bersangkutan mengajukan empat buah buku sehingga total AK yang diusulkan adalah 50. Untuk diketahui yang bersangkutan sebelumnya sudah mengajukan DUPAK, namun AK yang diusulkan tidak mencukupi sehingga harus menambah AK. Nah, tambahannya ini berasal dari empat buku tadi. Yang paling saya curigai adalah satu buku yang antara judul dengan isinya tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tertulis pada judul mengenai Sistem Informasi Manajemen, tetapi isinya mengenai pendidikan. Lebih parahnya lagi saya mencurigai yang bersangkutan melakukan penjiplakan dengan cara memindai (scan) karya orang lain dengan mode OCR (optical character recognition). Saya dapat memastikan demikian karena terdapat pola kesalahan cetak yang sama pada beberapa kata. Misalnya huruf  “e” menjadi huruf  “c” pada kata “berkcmbang” seharusnya “berkembang”, “pendckatan” seharusnya “pendekatan”, “pcmecahan” seharusnya “pemecahan” dan masih banyak lagi. Terdapat banyak kesalahan pada huruf “k” menjadi huruf “lc”, misalnya kata “mendulcung” seharusnya “mendukung. Kesalahan pada huruf “ru” menjadi “rn” misalnya pada kata “barn” seharusnya “baru”. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan cetak yang biasanya terjadi ketika kita melakukan pemindaian OCR dari dokumen teks tercetak menjadi digital/elektronik. Sayang, pustakawan ini tidak jeli dalam memeriksa karyanya sehingga kesalahan ini dengan mudah terdeteksi oleh saya. Kebetulan saya memang sering melakukan pemindaian (OCR) dokumen untuk alih media pada koleksi skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah di tempat saya bekerja. Tentu saja saya melakukannya bukan untuk memalsukan karya-karya tersebut, namun untuk menyediakan dokumen tersebut kepada para pemustaka di perpustakaan saya. Jika saja pustakawan ini teliti dan memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan yang terjadi, atau yang memeriksa karya ini tidak memiliki pengalaman seperti saya, maka plagiarisme ini tidak akan diketahui, atau setidaknya tidak akan dicurigai.

Dari beberapa kasus yang saya temui tersebut saya ingin mengingatkan kepada para pustakawan yang melakukan plagiasi hendaknya dapat menghentikannya, sebab ancaman hukuman pada seseorang yang melakukan plagiasi sangat berat. UU nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 15 berbunyi “Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (a) penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;…. jika ini dilanggar maka pelanggar diancam hukuman paling sedikit satu bulan penjara dan paling lama tujuh tahun penjara atau denda uang paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sebesar 5 milyar rupiah. Bagi teman-teman anggota tim penilai, khususnya tim penilai tingkat instansi, agar lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian. Pembiaran kasus ini pada tingkat instansi akan mengakibatkan pustakawan mencoba lagi pada tingkat yang lebih tinggi. Marilah capai pangkat dan jabatan pustakawan ini setinggi-tingginya, namun dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Bagi pustakawan yang sudah berpangkat dan jabatan tinggi, marilah kita tunjukkan bahwa kita memang profesional dan pantas menduduki jabatan tersebut. Selamat berkarya. (Bogor, 7 Agustus 2011).

Sikap Tim Penilai

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan memberikan materi pada diklat tim penilai pustakawan. Pesertanya sebagian besar sudah menjadi anggota tim penilai pejabat fungsional pustakawan, namun sebagian kecil masih belum. Topik yang dipercayakan kepada saya adalah Bidang Kegiatan Pustakawan dan Unsur-unsur yang Dinilai. Sesungguhnya materi yang disampaikan hanyalah menjelaskan butir-butir kegiatan pustakawan yang sudah tercantum pada Kepmenpan 132 tahun 2002. Penjelasan saya coba buat lebih menarik dengan menyampaikan kasus-kasus yang sering ditemui dalam melakukan penilaian seperti kasus pustakawan yang mencoba melakukan “cheating” didalam mengusulkan angka kreditnya. Ternyata dengan cara itu penyampaian materi menjadi lebih menarik dan banyak pustakawan yang kemudian bertanya dan berpendapat.

Saya menyampaikan materi hanya satu setengah hari (atau kira-kira 15 jamlat). Pada akhir penyampaian materi saya memberikan kuis dengan memberi kasus yang harus diselesaikan jika peserta tersebut menjadi tim penilai. Kasusnya demikian. Seorang pustakawan dengan pangkat penata tingkat I golongan III/d dengan jabatan Pustakawan Muda mengusulkan DUPAK dengan angka kredit 575. Diasumsikan bahwa menurut penilaian tim semua bukti fisik dan administrasi yang disertakan memenuhi persyaratan. Kemudian saya tanyakan, bagaimana sikap anggota tim penilai. Perlu diketahui bahwa DUPAK tersebut sesuai dengan pangkat dan jabatan pustakawan tersebut, dinilai oleh tim penilai tingkat instansi.

Dari 29 orang peserta yang mengikuti diklat tersebut tidak ada satupun yang menjawab sesuai dengan harapan saya. Sebagian besar atau sebanyak 95 % menjawab secara normatif, misalnya dengan menjawab bahwa usulan pustakawan tersebut disetujui untuk naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi dengan menyisakan angka kredit sebagai tabungan sebesar 175. Angka kredit tersebut dapat digunakan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi pada waktunya. Ada juga yang menambahkan dengan syarat pustakawan tersebut harus menambah angka kredit sebesar 30 % dari kebutuhan untuk naik pangkat. Sebagian kecil menjawab dengan diplomatis seperti berikut: akan saya periksa dengan teliti apakah yang bersangkutan melakukan cara-cara yang tidak baik seperti menipu atau melalukan “mark up” atau sengaja mendongkrak angka kredit supaya menjadi lebih besar. Jika terjadi demikian maka usulan pustakawan tersebut dapat ditolak. Atau ada yang menjawab ditolak saja, sebab angka yang diusulkan jauh melampaui angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dan jabatan yaitu 400.

Jawaban-jawaban “calon” anggota tim penilai tersebut memang tidak salah, khususnya jawaban yang diberikan oleh 95 % peserta diklat tersebut. Namun, menurut saya mereka menjawab hanya berdasar kepada apa yang tertulis dalam aturan atau tatacara memberi nilai. Mereka tidak melihat esensi kewenangan didalam menilai DUPAK. Sesungguhnya kewenangan tim penilai instansi adalah menilai pustakawan dari pustakawan pelaksana sampai pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai pustakawan muda. Dengan demikian, maka hemat saya kewenangan tim penilai instansi dapat menilai angka kredit 40 (pustakawan pelaksana) sampai pada batas angka kredit 400 plus dan kurang dari 550 (pustakawan muda yang akan naik ke pustakawan madya). Atau dalam bahasa matematika kisaran angka kredit yang menjadi kewenangan penilaian tim penilai instansi adalah 400>ak<550. Dengan demikian, jika ada kasus seperti yang saya ajukan tersebut, maka penilaiannya harus diserahkan kepada tim penilai pustakawan tingkat pusat, sebab angka kredit yang dinilai sudah berada pada kisaran diatas 400 atau ak > 400 (jabatan pustakawan madya).

Kasus yang saya sampaikan tadi bukanlah kasus imajiner. Kasus tersebut benar-benar ada dan tidak sedikit. Beberapa pustakawan sengaja melampaui angka kredit 550 atau setidaknya mendekati angka kredit 550 agar dapat melenggang dengan mulus pada kenaikan pangkat berikutnya yaitu ke IV/b. Asumsi pustakawan tersebut adalah penilaian DUPAK di tingkat instansi tidaklah terlalu ketat. Tentu saja saya tidak mengatakan semua penilaian DUPAK di tingkat instansi ini selalu mudah, ada juga tim penilai instansi yang melakukan penilaian yang juga ketat. Tetapi tidak sedikit juga tim penilai tingkat instansi yang melakukan penilaian DUPAK “agak sedikit” longgar. Saya mengatakan demikian karena saya memiliki fakta. Ada pustakawan madya golongan IV/a (pada kasus tersebut) yang mengusulkan angka kredit sebesar 223,288, namun sesudah diteliti hanya bisa disetujui sebesar 61,434 saja. Namun karena yang bersangkutan sudah memiliki angka kredit (hasil penilaian tim penilai instansi) sebesar 596,861, maka yang bersangkutan tetap mulus naik ke IV/b walaupun angka kreditnya banyak yang ditolak (lebih dari 70 % usulannya ditolak).

Kasus tersebut tentu menjadi gambaran bagaimana sebenarnya kondisi pustakawan kita. Oleh karena itu kita sebagai anggota tim penilai harus juga memiliki sikap bagaimana menghadapi pustakawan yang melakukan “cheating” seperti ini.

Pustakawan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Minggu yang lalu saya menghadiri sosialisasi pelaksanaan PP 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri. Saya seorang pustakawan di perguruan tinggi, sedangkan sosialisasi dilakukan oleh Kemendiknas di perguruan tinggi, maka contoh-contohnya banyak menggunakan kasus-kasus yang terjadi pada dosen. Namun pada suatu saat pembicara memberi contoh jabatan fungsional lainnya, diantaranya disebut pula pustakawan. Yang mengejutkan adalah pembicara menyebut pekerjaan pustakawan adalah menata buku serta bersih-bersih ruangan. Saya kira ini terjadi karena pembicara memang tidak mengetahui dengan benar apa sebenarnya tugas pustakawan. Kejadian ini mengingatkan saya kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu yaitu pada saat kongres IPI di Denpasar, Bali. Pada kesempatan “gala dinner” disajikan sebuah hiburan yang dipandu oleh seorang MC yang mengaku sebagai penyiar radio lokal di Denpasar. Di depan para pustakawan MC tersebut memuji-muji kemuliaan para pustakawan. Dia mengatakan bahwa pustakawan itu adalah pujangga yang mempunyai kedudukan sangat terhormat. Pujangga? Padahal pujangga menurut Kamus Bahasa Indonesia1) adalah pengarang sajak (syair dsb) yang tinggi nilainya.

Mengapa banyak orang yang tidak mengenal pustakawan? Inilah pertanyaannya. Tidak seperti jika orang mendengar kata dokter, guru, dosen, pengacara, hakim, jaksa, pilot dan lain-lain. Orang langsung tahu bahwa dokter adalah profesi seseorang yang tugasnya mengobati orang sakit. Orang langsung tahu bahwa profesi guru adalah seseorang yang bertugas mengajar murid di sekolah. Begitu juga dengan profesi-profesi lain. Mengapa ketika orang awam mendengar kata pustakawan mempunyai pengertian yang berlainan atau berbeda-beda? Ini merupakan kegagalan profesi pustakawan dalam meyakinkan masyarakat pengguna profesi ini. Pustakawan tidak mampu memberikan citra yang baik kepada khalayak sehingga khalayak tidak mengenal siapa pustakawan itu. Apa pekerjaan pustakawan. Apa syarat untuk menjadi pustakawan. Bahkan pada kesempatan perkenalan mahasiswa Indonesia di Sheffield, Inggris, ketika saya bersekolah disana ada seorang mahasiswa Indonesia yang terheran-heran ketika saya mengatakan bahwa saya belajar ilmu perpustakaan di Inggris. Pertanyaannya begitu absurd dan bahkan menyinggung perasaan saya. Bunyi pertanyaannya begini “untuk mengelola perpustakaan kok sampai jauh-jauh belajar ke Inggris. Apa susahnya mengurus perpustakaan? Kan tinggal menjaga koleksi dan menata buku di rak saja, mengapa sampai belajar ke Inggris?”

Jika demikian situasinya, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk meluruskan pengertian khalayak terhadap perpustakaan ini? Saya kira tanggung jawab yang pertama adalah sekolah perpustakaan. Semua sekolah perpustakaan harus melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sekolah perpustakaan ini juga sangat berkepentingan untuk mempopulerkan pustakawan ini sebab mereka membutuhkan input berupa calon mahasiswa untuk dididik di perguruan tinggi. Bagaimana siswa SMA akan tertarik masuk ke sekolah perpustakaan jika mereka tidak tahu nantinya akan menjadi apa sesudah tamat dari sekolah perpustakaan. Jika mahasiswa kedokteran bisa melakukan pengobatan gratis, sunatan masal gratis, dan kegiatan-kegiatan lain agar dikenal oleh masyarakat, lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa perpustakaan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari profesi pustakawan ini? Saya teringat pada tahun 1980an pada mahasiswa IPB rame-rame membangun perpustakaan desa. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini perlu diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat bisa mengenal profesi pustakawan. Berikutnya yang bertanggung jawab untuk mempopulerkan kata pustakawan ini adalah organisasi profesi pustakawan seperti IPI, ISIIPI, APISI, FPPTI dan lain-lain. Saya kira organisasi ini harus menyediakan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan yang bersifat mempromosikan profesi pustakawan. Selama ini kegiatan organisasi profesi ini dilakukan hanya untuk kepentingan anggotanya semata. Jarang terdengar ada kegiatan organisasi profesi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Selain itu Perpustakaan Nasional juga bertanggung jawab mensosialisasikan profesi pustakawan. Kegiatan-kegiatan seperti pembinaan minat baca, lomba karya tulis yang melibatkan masyarakat umum, serta pameran dan lain-lain dapat memperkenalkan peran perpustakaan dan pustakawan kepada masyarakat umum. Terakhir, setiap individu pustakawan juga memiliki tanggung jawab untuk mempopulerkan profesi pustakawan. Sayang sekali, masih banyak pustakawan yang malu mengaku bahwa dirinya memiliki profesi pustakawan sehingga ada sebagian alumni sekolah perpustakaan yang mengubah profesi pustakawan menjadi “record manager”, “information specialist”, bahkan ada yang menamakan dirinya sebagai “pekerja informasi”. Apakah ini salah satu gejala kurangnya percaya diri pustakawan? Wallahua’lam.

Catatan kaki:
1) W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE