rahman's blog

mencari dan memberi yang terbaik

Soal pembebasan sementara Pustakawan

Beberapa waktu yang lalu saya meneliti DUPAK seorang pustakawan yang akan naik dari pangkat IV/b ke IV/c. Menurut Kepmenpan 132/2002 yang bersangkutan memerlukan angka kredit (AK) kumulatif sebesar 700 AK. Pustakawan tersebut mengusulkan AK cukup besar yaitu sebesar 172,25 AK. Sedangkan dari PAK lama yang bersangkutan sudah memiliki 551,042. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki total AK kumulatif sebesar 723,292. Dengan AK sebesar 723,292 tersebut maka yang bersangkutan dapat dinaikkan ke pangkat satu tingkat lebih tinggi yaitu ke IV/c. Tentu saja setelah mempertimbangkan persyaratan lainnya, sebab AK tersebut hanyalah salah satu syarat saja dari beberapa syarat untuk naik pangkat dan atau jabatan seorang PNS. Lalu apa yang jadi masalah? Ini dia.

Usulan AK yang besarnya 172,25 tersebut setelah dikurangi AK dari kegiatan penunjang sebesar 31 AK, semuanya berasal dari pengembangan profesi yaitu sebesar 141,25. Angka ini diperoleh dari kegiatan sebagai koordinator pustakawan sebesar 18,75 dan sisanya diperoleh dari karya tulis yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. Jumlah karya tulis yang diusulkan kepada tim penilai termasuk besar yaitu berjumlah 90 judul karya tulis yang ditulis dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya dalam satu tahun pustakawan ini menulis sebanyak 18 judul karya tulis, atau setiap 20 hari yang bersangkutan menghasilkan satu karya tulis. Apakah Anda percaya dengan produktifitas pustakawan ini? Saya terus terang “agak” meragukan produktifitas pustakawan ini. Jika betul pustakawan ini menulis sebanyak ini maka ada beberapa kemungkinan kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus pustakawan ini yaitu:

  1. Mungkin karya tulisnya dibuat asal-asalan sehingga begitu banyak karya tulis yang bisa dibuat dalam jangka waktu singkat.
  2. Mungkin karya tulisnya ditulis serius sehingga mengorbankan sebagian besar atau seluruh waktu kerjanya untuk menulis. Dengan demikian ybs tidak mengerjakan pekerjaan rutin lainnya seperti pengolahan bahan perpustakaan dan pelayanan kepada pemustaka.
  3. Mungkin pustakawan ini membuat karya tulisnya dengan metode ATM (Amati, Tiru , Modifikasi). Artinya dia membaca karya tulis orang dan menuliskannya kembali dengan bahasa dia sendiri alias menjiplak.

Kasus ini belum seberapa hebat dan masih dianggap wajar oleh beberapa orang. Ada kasus yang lebih hebat dari ini. Dari seorang pustakawan yang dalam waktu 10 hari diminta menambah AK untuk menutupi kekurangan AK untuk naik pangkat dan jabatan. Karena jumlah kekurangan AK-nya cukup besar maka pustakawan ini mengirimkan sebanyak 30 judul karya tulis yang diselesaikannya dalam 10 hari. Artinya pustakawan ini menulis makalah sebanyak 3 makalah setiap hari. Apakah masuk akal? Menurut saya sama sekali tidak.

Pertanyaannya, mengapa pustakawan begitu “bernafsu” untuk mengejar kenaikan pangkat dan jabatan? Bahkan sampai-sampai menabrak kaidah-kaidah logika. Saya kira ini ada kaitannya dengan aturan Kepmenpan itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan “tenggat waktu” untuk naik pangkat dan atau jabatan. Pustakawan “dipaksa” selalu naik pangkat dan atau jabatan paling lama 5 tahun sekali. Jika dalam 5 tahun dia tidak naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai pustakawan dan diberi waktu selama-lamanya satu tahun untuk mengusulkan DUPAKnya. Jika dalam satu tahun yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan AK yang dipersyaratkan untuk naik pangkat dan atau jabatan, maka pustakawan ini harus diberhentikan dari jabatan pustakawan. Pasal inilah yang menyebabkan pustakawan akan berusaha “keras” untuk mengumpulkan AK untuk naik pangkat dan atau jabatan, bahkan kalau perlu dengan cara-cara menabrak etika.

Saat ini Perpustakaan Nasional RI sedang menyiapkan konsep revisi Kepmenpan 132/2002. Revisi ini memang diperlukan sebagai konsekwensi berlakunya UU nomor 43 tahun 2007 mengenai Perpustakaan yang Peraturan Pemerintahnya juga akan segera diterbitkan. Saya kira momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Perpustakaan Nasional RI untuk mengusulkan agar menghapus pasal mengenai pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan pustakawan apabila pustakawan tersebut tidak mampu mengumpulkan AK pada waktu ditentukan. Jika pasal ini masih ada, maka ada akibat yang mesti ditanggung oleh profesi pustakawan yaitu:

  1. Bila penilaian DUPAK dilakukan secara “ketat” sesuai standar maka dipastikan jumlah pustakawan akan semakin habis karena tidak mampu memenuhi AK yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.
  2. Mungkin jumlah pustakawan dapat dipertahankan dengan mengorbankan kualitas pustakawan itu sendiri, yaitu dengan menurunkan standar penilaian AK, khususnya yang AK yang berasal dari karya tulis/ilmiah.

Saya pribadi, untuk masa-masa sekarang ini, memilih alternatif mempertahankan standar penilaian AK dengan tidak memberhentikan pustakawan yang tidak mampu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bukankah di militer juga terjadi bahwa tidak semua lulusan AKMIL mencapai pangkat tertinggi yaitu jenderal dengan bintang empat? Banyak diantaranya yang pensiun di pangkat mayor, letkol ataupun kolonel tanpa harus diberhentikan dari militer walaupun mereka bertahun-tahun berada pada pangkat yang sama.

Apologi

Para pembaca Blog. Sudah lama blog saya ini tidak terbarukan. Banyak hal yang menyebabkannya. Perubahan keadaan atau lingkungan sekeliling saya menyebabkan saya tidak berkonsentrasi untuk menulis. Selain itu saya mendapatkan penugasan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. Penugasan itu menyebabkan waktu saya menjadi semakin terbatas. Banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang ingin saya bagikan kepada para pembaca, namun pembaca mesti bersabar. Mungkin sesudah masa penyesuaian saya di BSN, saya bisa memiliki waktu untuk menuliskan segala sesuatu yang ingin saya “share” dengan para pembaca.

Walaupun saya tidak sempat menulis pada blog ini, namun saya masih ingin membagikan knowledge and experiences serta best practices yang saya miliki kepada para pembaca. Ada tiga dokumen yang bisa saya “share”. Yang pertama adalah Laporan Akhir Masa Jabatan saya ketika jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pengembangan TI, Pembinaan Mutu dan Kerjasama di Perpustakaan IPB berakhir, serta yang kedua adalah Naskah Akademik Pengembangan Organisasi Perpustakaan IPB yang kajian dan penulisannya saya pimpin. Sedangkan yang ketiga adalah Laporan Kajian Pengembangan SDM Perpustakaan IPB yang dikerjakan bersama-sama dengan Bu Yuyu, Bu Atun, Bu Janti, dan Bu Nunung.

Akhirnya semoga tiga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca.

Plagiarisme “lagi” di Kalangan Pustakawan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Jika Anda membaca blog saya yang di”posting” tanggal 23 September 2010 atau buku saya dengan judul “Percikan Pemikiran di Bidang Kepustakawanan” yang terbit pada bulan Juni 2011, maka Anda akan mendapatkan bahasan yang sama dengan yang akan saya sampaikan pada tulisan kali ini yaitu plagiarisme yang dilakukan oleh pustakawan. Pada tulisan saya yang lalu saya mencurigai salah satu pustakawan yang mengajukan karya tulis ilmiah sebagai bukti fisik kegiatannya untuk usulan kenaikan pangkatnya. Tidak tanggung-tanggung ada empat skripsi mahasiswa yang diakui sebagai karya tulisnya. Saya dapat memastikan bahwa karya tersebut merupakan karya tulis mahasiswa karena pada bagian isi terdapat tulisan yang berbunyi: “tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di universitas ….”. Mungkin bunyi tulisan tersebut tidak persis seperti ini, karena untuk menuliskan persisnya saya harus membongkar berkas pustakawan yang bersangkutan. Di salah satu karya yang lain jelas terdapat tulisan yang berbunyi “skripsi ini…”. Karena kecerobohan yang dilakukan oleh pustakawan tersebut, saya dapat menemukan bukti bahwa karya tersebut merupakan karya plagiasi. Berdasarkan “common sense” saja saya sudah mencurigai bahwa karya yang sedang saya periksa tersebut bukan karya ybs. Mengapa? Karena ketika saya membaca karya asli pustakawan tersebut saya sudah dapat merasakan gaya bahasa pada karya asli ybs. Ketika saya membaca tulisannya yang lain dengan gaya bahasa yang lain, maka saya mulai curiga. Tapi untuk membuktikan kecurigaan saya tersebut saya harus mendapatkan bukti yang nyata. Ini yang sulit bila pustakawan yang melakukan plagiasi tersebut “pintar” menyembunyikan hal-hal yang dapat menjadi bukti kecurangannya.

Pada kali yang lain saya juga menemukan praktek plagiasi oleh pustakawan yang lain. Yang ini lebih mudah karena yang dijiplak adalah karya tulis saya sendiri yang sudah saya unggah di internet. Sekitar 90 % tulisan saya tersebut dijiplak mentah-mentah, bahkan termasuk judulnya yang tidak diubah. Ketika saya cari nama saya pada daftar pustaka, saya tidak menemukan nama saya termuat. Maka karya tersebut saya nyatakan sebagai karya plagiasi.

Kali ini saya mencurigai sebuah karya yang diajukan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk buku. Tidak tanggung-tanggung AK yang diusulkan yaitu 12,5 AK untuk setiap buku. Yang bersangkutan mengajukan empat buah buku sehingga total AK yang diusulkan adalah 50. Untuk diketahui yang bersangkutan sebelumnya sudah mengajukan DUPAK, namun AK yang diusulkan tidak mencukupi sehingga harus menambah AK. Nah, tambahannya ini berasal dari empat buku tadi. Yang paling saya curigai adalah satu buku yang antara judul dengan isinya tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tertulis pada judul mengenai Sistem Informasi Manajemen, tetapi isinya mengenai pendidikan. Lebih parahnya lagi saya mencurigai yang bersangkutan melakukan penjiplakan dengan cara memindai (scan) karya orang lain dengan mode OCR (optical character recognition). Saya dapat memastikan demikian karena terdapat pola kesalahan cetak yang sama pada beberapa kata. Misalnya huruf  “e” menjadi huruf  “c” pada kata “berkcmbang” seharusnya “berkembang”, “pendckatan” seharusnya “pendekatan”, “pcmecahan” seharusnya “pemecahan” dan masih banyak lagi. Terdapat banyak kesalahan pada huruf “k” menjadi huruf “lc”, misalnya kata “mendulcung” seharusnya “mendukung. Kesalahan pada huruf “ru” menjadi “rn” misalnya pada kata “barn” seharusnya “baru”. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan cetak yang biasanya terjadi ketika kita melakukan pemindaian OCR dari dokumen teks tercetak menjadi digital/elektronik. Sayang, pustakawan ini tidak jeli dalam memeriksa karyanya sehingga kesalahan ini dengan mudah terdeteksi oleh saya. Kebetulan saya memang sering melakukan pemindaian (OCR) dokumen untuk alih media pada koleksi skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah di tempat saya bekerja. Tentu saja saya melakukannya bukan untuk memalsukan karya-karya tersebut, namun untuk menyediakan dokumen tersebut kepada para pemustaka di perpustakaan saya. Jika saja pustakawan ini teliti dan memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan yang terjadi, atau yang memeriksa karya ini tidak memiliki pengalaman seperti saya, maka plagiarisme ini tidak akan diketahui, atau setidaknya tidak akan dicurigai.

Dari beberapa kasus yang saya temui tersebut saya ingin mengingatkan kepada para pustakawan yang melakukan plagiasi hendaknya dapat menghentikannya, sebab ancaman hukuman pada seseorang yang melakukan plagiasi sangat berat. UU nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 15 berbunyi “Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (a) penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;…. jika ini dilanggar maka pelanggar diancam hukuman paling sedikit satu bulan penjara dan paling lama tujuh tahun penjara atau denda uang paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sebesar 5 milyar rupiah. Bagi teman-teman anggota tim penilai, khususnya tim penilai tingkat instansi, agar lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian. Pembiaran kasus ini pada tingkat instansi akan mengakibatkan pustakawan mencoba lagi pada tingkat yang lebih tinggi. Marilah capai pangkat dan jabatan pustakawan ini setinggi-tingginya, namun dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Bagi pustakawan yang sudah berpangkat dan jabatan tinggi, marilah kita tunjukkan bahwa kita memang profesional dan pantas menduduki jabatan tersebut. Selamat berkarya. (Bogor, 7 Agustus 2011).

Sikap Tim Penilai

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan memberikan materi pada diklat tim penilai pustakawan. Pesertanya sebagian besar sudah menjadi anggota tim penilai pejabat fungsional pustakawan, namun sebagian kecil masih belum. Topik yang dipercayakan kepada saya adalah Bidang Kegiatan Pustakawan dan Unsur-unsur yang Dinilai. Sesungguhnya materi yang disampaikan hanyalah menjelaskan butir-butir kegiatan pustakawan yang sudah tercantum pada Kepmenpan 132 tahun 2002. Penjelasan saya coba buat lebih menarik dengan menyampaikan kasus-kasus yang sering ditemui dalam melakukan penilaian seperti kasus pustakawan yang mencoba melakukan “cheating” didalam mengusulkan angka kreditnya. Ternyata dengan cara itu penyampaian materi menjadi lebih menarik dan banyak pustakawan yang kemudian bertanya dan berpendapat.

Saya menyampaikan materi hanya satu setengah hari (atau kira-kira 15 jamlat). Pada akhir penyampaian materi saya memberikan kuis dengan memberi kasus yang harus diselesaikan jika peserta tersebut menjadi tim penilai. Kasusnya demikian. Seorang pustakawan dengan pangkat penata tingkat I golongan III/d dengan jabatan Pustakawan Muda mengusulkan DUPAK dengan angka kredit 575. Diasumsikan bahwa menurut penilaian tim semua bukti fisik dan administrasi yang disertakan memenuhi persyaratan. Kemudian saya tanyakan, bagaimana sikap anggota tim penilai. Perlu diketahui bahwa DUPAK tersebut sesuai dengan pangkat dan jabatan pustakawan tersebut, dinilai oleh tim penilai tingkat instansi.

Dari 29 orang peserta yang mengikuti diklat tersebut tidak ada satupun yang menjawab sesuai dengan harapan saya. Sebagian besar atau sebanyak 95 % menjawab secara normatif, misalnya dengan menjawab bahwa usulan pustakawan tersebut disetujui untuk naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi dengan menyisakan angka kredit sebagai tabungan sebesar 175. Angka kredit tersebut dapat digunakan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi pada waktunya. Ada juga yang menambahkan dengan syarat pustakawan tersebut harus menambah angka kredit sebesar 30 % dari kebutuhan untuk naik pangkat. Sebagian kecil menjawab dengan diplomatis seperti berikut: akan saya periksa dengan teliti apakah yang bersangkutan melakukan cara-cara yang tidak baik seperti menipu atau melalukan “mark up” atau sengaja mendongkrak angka kredit supaya menjadi lebih besar. Jika terjadi demikian maka usulan pustakawan tersebut dapat ditolak. Atau ada yang menjawab ditolak saja, sebab angka yang diusulkan jauh melampaui angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dan jabatan yaitu 400.

Jawaban-jawaban “calon” anggota tim penilai tersebut memang tidak salah, khususnya jawaban yang diberikan oleh 95 % peserta diklat tersebut. Namun, menurut saya mereka menjawab hanya berdasar kepada apa yang tertulis dalam aturan atau tatacara memberi nilai. Mereka tidak melihat esensi kewenangan didalam menilai DUPAK. Sesungguhnya kewenangan tim penilai instansi adalah menilai pustakawan dari pustakawan pelaksana sampai pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai pustakawan muda. Dengan demikian, maka hemat saya kewenangan tim penilai instansi dapat menilai angka kredit 40 (pustakawan pelaksana) sampai pada batas angka kredit 400 plus dan kurang dari 550 (pustakawan muda yang akan naik ke pustakawan madya). Atau dalam bahasa matematika kisaran angka kredit yang menjadi kewenangan penilaian tim penilai instansi adalah 400>ak<550. Dengan demikian, jika ada kasus seperti yang saya ajukan tersebut, maka penilaiannya harus diserahkan kepada tim penilai pustakawan tingkat pusat, sebab angka kredit yang dinilai sudah berada pada kisaran diatas 400 atau ak > 400 (jabatan pustakawan madya).

Kasus yang saya sampaikan tadi bukanlah kasus imajiner. Kasus tersebut benar-benar ada dan tidak sedikit. Beberapa pustakawan sengaja melampaui angka kredit 550 atau setidaknya mendekati angka kredit 550 agar dapat melenggang dengan mulus pada kenaikan pangkat berikutnya yaitu ke IV/b. Asumsi pustakawan tersebut adalah penilaian DUPAK di tingkat instansi tidaklah terlalu ketat. Tentu saja saya tidak mengatakan semua penilaian DUPAK di tingkat instansi ini selalu mudah, ada juga tim penilai instansi yang melakukan penilaian yang juga ketat. Tetapi tidak sedikit juga tim penilai tingkat instansi yang melakukan penilaian DUPAK “agak sedikit” longgar. Saya mengatakan demikian karena saya memiliki fakta. Ada pustakawan madya golongan IV/a (pada kasus tersebut) yang mengusulkan angka kredit sebesar 223,288, namun sesudah diteliti hanya bisa disetujui sebesar 61,434 saja. Namun karena yang bersangkutan sudah memiliki angka kredit (hasil penilaian tim penilai instansi) sebesar 596,861, maka yang bersangkutan tetap mulus naik ke IV/b walaupun angka kreditnya banyak yang ditolak (lebih dari 70 % usulannya ditolak).

Kasus tersebut tentu menjadi gambaran bagaimana sebenarnya kondisi pustakawan kita. Oleh karena itu kita sebagai anggota tim penilai harus juga memiliki sikap bagaimana menghadapi pustakawan yang melakukan “cheating” seperti ini.

Pustakawan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Minggu yang lalu saya menghadiri sosialisasi pelaksanaan PP 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri. Saya seorang pustakawan di perguruan tinggi, sedangkan sosialisasi dilakukan oleh Kemendiknas di perguruan tinggi, maka contoh-contohnya banyak menggunakan kasus-kasus yang terjadi pada dosen. Namun pada suatu saat pembicara memberi contoh jabatan fungsional lainnya, diantaranya disebut pula pustakawan. Yang mengejutkan adalah pembicara menyebut pekerjaan pustakawan adalah menata buku serta bersih-bersih ruangan. Saya kira ini terjadi karena pembicara memang tidak mengetahui dengan benar apa sebenarnya tugas pustakawan. Kejadian ini mengingatkan saya kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu yaitu pada saat kongres IPI di Denpasar, Bali. Pada kesempatan “gala dinner” disajikan sebuah hiburan yang dipandu oleh seorang MC yang mengaku sebagai penyiar radio lokal di Denpasar. Di depan para pustakawan MC tersebut memuji-muji kemuliaan para pustakawan. Dia mengatakan bahwa pustakawan itu adalah pujangga yang mempunyai kedudukan sangat terhormat. Pujangga? Padahal pujangga menurut Kamus Bahasa Indonesia1) adalah pengarang sajak (syair dsb) yang tinggi nilainya.

Mengapa banyak orang yang tidak mengenal pustakawan? Inilah pertanyaannya. Tidak seperti jika orang mendengar kata dokter, guru, dosen, pengacara, hakim, jaksa, pilot dan lain-lain. Orang langsung tahu bahwa dokter adalah profesi seseorang yang tugasnya mengobati orang sakit. Orang langsung tahu bahwa profesi guru adalah seseorang yang bertugas mengajar murid di sekolah. Begitu juga dengan profesi-profesi lain. Mengapa ketika orang awam mendengar kata pustakawan mempunyai pengertian yang berlainan atau berbeda-beda? Ini merupakan kegagalan profesi pustakawan dalam meyakinkan masyarakat pengguna profesi ini. Pustakawan tidak mampu memberikan citra yang baik kepada khalayak sehingga khalayak tidak mengenal siapa pustakawan itu. Apa pekerjaan pustakawan. Apa syarat untuk menjadi pustakawan. Bahkan pada kesempatan perkenalan mahasiswa Indonesia di Sheffield, Inggris, ketika saya bersekolah disana ada seorang mahasiswa Indonesia yang terheran-heran ketika saya mengatakan bahwa saya belajar ilmu perpustakaan di Inggris. Pertanyaannya begitu absurd dan bahkan menyinggung perasaan saya. Bunyi pertanyaannya begini “untuk mengelola perpustakaan kok sampai jauh-jauh belajar ke Inggris. Apa susahnya mengurus perpustakaan? Kan tinggal menjaga koleksi dan menata buku di rak saja, mengapa sampai belajar ke Inggris?”

Jika demikian situasinya, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk meluruskan pengertian khalayak terhadap perpustakaan ini? Saya kira tanggung jawab yang pertama adalah sekolah perpustakaan. Semua sekolah perpustakaan harus melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sekolah perpustakaan ini juga sangat berkepentingan untuk mempopulerkan pustakawan ini sebab mereka membutuhkan input berupa calon mahasiswa untuk dididik di perguruan tinggi. Bagaimana siswa SMA akan tertarik masuk ke sekolah perpustakaan jika mereka tidak tahu nantinya akan menjadi apa sesudah tamat dari sekolah perpustakaan. Jika mahasiswa kedokteran bisa melakukan pengobatan gratis, sunatan masal gratis, dan kegiatan-kegiatan lain agar dikenal oleh masyarakat, lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa perpustakaan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari profesi pustakawan ini? Saya teringat pada tahun 1980an pada mahasiswa IPB rame-rame membangun perpustakaan desa. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini perlu diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat bisa mengenal profesi pustakawan. Berikutnya yang bertanggung jawab untuk mempopulerkan kata pustakawan ini adalah organisasi profesi pustakawan seperti IPI, ISIIPI, APISI, FPPTI dan lain-lain. Saya kira organisasi ini harus menyediakan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan yang bersifat mempromosikan profesi pustakawan. Selama ini kegiatan organisasi profesi ini dilakukan hanya untuk kepentingan anggotanya semata. Jarang terdengar ada kegiatan organisasi profesi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Selain itu Perpustakaan Nasional juga bertanggung jawab mensosialisasikan profesi pustakawan. Kegiatan-kegiatan seperti pembinaan minat baca, lomba karya tulis yang melibatkan masyarakat umum, serta pameran dan lain-lain dapat memperkenalkan peran perpustakaan dan pustakawan kepada masyarakat umum. Terakhir, setiap individu pustakawan juga memiliki tanggung jawab untuk mempopulerkan profesi pustakawan. Sayang sekali, masih banyak pustakawan yang malu mengaku bahwa dirinya memiliki profesi pustakawan sehingga ada sebagian alumni sekolah perpustakaan yang mengubah profesi pustakawan menjadi “record manager”, “information specialist”, bahkan ada yang menamakan dirinya sebagai “pekerja informasi”. Apakah ini salah satu gejala kurangnya percaya diri pustakawan? Wallahua’lam.

Catatan kaki:
1) W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Minat Baca Lagi

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; (Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Membicarakan minat baca di negeri kita tercinta ini seperti tidak ada habisnya. Kontroversi selalu ada. Tidak sedikit ahli, bahkan pejabat negara, yang mengatakan bahwa minat baca di negeri kita ini sudah tinggi. Yang jadi masalah adalah pengadaan bahan bacaannya. Misalnya seperti dinyatakan oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Junaedi, bahwa minat baca masyarakat, khususnya Jawa Barat, sudah ada atau tidak rendah, namun yang jadi masalah adalah penyediaan bahan bacaannya yang sangat terkendala terutama dari segi jumlah dan tingkat pemerataannya. Menurut beliau, masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi seperti di Jawa Barat yang umumnya petani, keberadaan buku-buku bacaan tentunya bukanlah barang yang ”murah” dan mudah dijangkau1). Andi Hakim Nasoetion juga menyatakan sebagai berikut: “Hal ini berarti bahwa di Indonesia sesungguhnya tidak ada masalah dengan tidak adanya minat membaca. Masalah yang ada hanyalah tidak terjangkaunya buku untuk dibaca. Sewaktu Pusat Buku di Jakarta mengadakan proyek pengadaan perpustakaan di balai desa di sepanjang Bogor – Sukabumi, saya sempat melihat anak-anak berjejal menunggu waktu bukanya perpustakaan di setiap perpustakaan itu.2)” Namun demikian banyak juga ahli, maupun pejabat negara lainnya menyebutkan bahwa bangsa kita ini minat bacanya masih sangat rendah. Beberapa waktu yang lalu bahkan anggota DPR, dari fraksi PKS, mempertanyakan tanggung jawab Perpustakaan Nasional karena konon menurut mereka bangsa kita ini minat bacanya sangatlah rendah. Masih menurut anggota DPR tadi bahwa saat ini dalam hal membaca, Indonesia berada pada  peringkat ke-57 dari 65 negara di dunia. Konon menurut mereka orang Indonesia dalam setahun hanya mampu membaca 27 halaman. Padahal di Jepang, orang rata-rata membaca buku sebanyak 15 judul setiap tahun. Senada dengan pernyataan ini Prof. Anwar Arifin juga menyatakan bahwa di negara-negara maju, termasuk di Singapura, mahasiswa dianggap normal jika membaca sebanyak 1.500 halaman buku setiap minggu (enam hari). Untuk itu mahasiswa tersebut sedikitnya harus mampu menyisihkan waktu selama 8 jam sehari untuk membaca, selain kuliah, praktikum dan sebagainya3).

Adanya perbedaan pendapat antara para pakar maupun pejabat tadi disebabkan oleh cara pandang mereka terhadap masalah membaca. Mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan membaca pada konteks mengukur minat baca. Menurut Ratnaningsih4) membaca adalah memperoleh pengertian dari kata-kata yang ditulis orang lain dan merupakan dasar dari pendidikan awal. Ratnaningsih juga mengutif pendapat Sofyan (1991) mengenai membaca ini, yaitu sebagai suatu proses penafsiran dan pemberian makna tentang lambang-lambang oleh seorang pembaca dalam usahanya untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan Razak5) mendefinisikan membaca sebagai kegiatan melisankan (dalam hati) setiap sumber yang tertulis. Melalui aktifitas membaca maka seseorang dapat memperoleh gagasan dan informasi yang terkandung dalam suatu bacaan. Melalui kegiatan membaca ini pula seseorang dapat memperoleh kesimpulan dan mengetahui sudut pandang pengarang bacaan tersebut. Selanjutnya Razak menyatakan bahwa pemahaman isi bacaan paling banyak ditentukan oleh kuantitas membaca yaitu berkisar antara 60 – 65 %. Sedangkan faktor lain yang ikut menentukan adalah intelegensia (20 – 25 %), dan faktor lain sekitar 15 %. Kuantitas membaca ini kemudian diterjemahkan ke dalam banyak membaca yang berarti seringnya seseorang melakukan aktifitas membaca. Seseorang yang sering melakukan aktifitas membaca disebut sebagai seseorang yang memiliki kegemaran membaca (reading habit) atau memiliki minat membaca yang tinggi. Menurut Bondar6), kegiatan membaca dapat bersifat imperatif atau keharusan, tetapi dapat juga bersifat fakultatif atau pilihan. Kegiatan membaca yang bersifat keharusan tentunya wajib dilakukan oleh seseorang yang terkena kewajiban tersebut baik orang itu memiliki minat baca yang rendah maupun memiliki minat baca yang tinggi, misalnya siswa harus membaca buku pelajaran di sekolah. Oleh karena itu Razak dalam mengukur lamanya siswa membaca, dan kemudian membuat standar mengenai rajin tidaknya siswa membaca, hanya mengukur kegiatan membaca yang bersifat fakultatif saja yaitu kegiatan membaca di luar lingkungan sekolah seperti di rumah, toko buku, perpustakaan umum dan tempat-tempat lainnya.

Kembali kepada masalah minat baca di negeri kita tercinta ini. Kalau pernyataan bahwa minat baca kita rendah, lalu siapa yang bertanggung jawab. Hemat saya, kita harus memetakannya satu persatu posisi masyarakat itu berada dimana. Di luar lingkungan keluarga maka seorang anak yang pertama akan berada di lingkungan sekolah. Pada umumnya anak belajar membaca di sekolah. Mungkin mulai tingkat taman kanak-kanak. Namun yang wajib diajarkan membaca adalah ketika anak tersebut berada di sekolah dasar. Bukankan tingkat SD anak harus belajar CALISTUNG (Baca, Tulis, Hitung)? Kemudian di tingkat SMP dan SMA anak tetap harus diajar membaca. Bukan dalam arti kemampuan membacanya, namun yang harus dibina adalah frekuensi membacanya. Taufik Ismail7) pernah mengadakan pengamatan di beberapa negara dengan salah satu hasil bahwa anak SMA di Amerika Serikat diwajibkan membaca sebanyak 32 judul buku sastra selama belajar. Jumlah bacaan yang paling sedikit harus diselesaikan oleh siswa SMA selama belajar di SMA, dalam pengamatan Taufik Islail, adalah sebanyak 5 judul buku sastra yaitu oleh siswa SMA Thailand. Lalu berapa jumlah buku sastra yang wajib dibaca oleh anak SMA di Indonesia? Ternyata menurut Taufik Ismail adalah 0 judul atau tidak ada buku sastra yang wajib dibaca oleh anak SMA Indonesia, dalam arti buku tersebut diwajibkan dibaca oleh kurikulum sekolah dan diujikan oleh gurunya dengan nilai yang dicantumkan dalam raport siswa tersebut.

Setelah di perguruan tinggi, maka tanggung jawab terhadap rendahnya minat baca tersebut berada pada dosen. Pernahkah dosen memberikan tugas membaca kepada mahasiswanya? Memang, biasanya pada awal perkuliahan dosen memberikan daftar buku wajib dan buku bacaan lain yang harus dibaca. Namun, pernahkan dimonitor apakah buku bacaan tersebut sudah dibaca atau belum? Masih banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan mengenai hal ini. Barangkali, masalah ini bisa menjadi topik skripsi bagi mahasiswa jurusan perpustakaan. Sesudah anak tersebut lepas dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi, siapakah yang bertanggung jawab atas minat baca dari orang tersebut? Barangkali disini Perpustakaan Nasional dengan jaringannya seperti perpustakaan umum baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai kepada tingkat desa. Mari kita lihat UU 43 tahun 2007. Pasal 7 ayat (1) butir e menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Sedangkan pada pasal 8 butir d mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewajiban untuk melakukan promosi gemar membaca. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah perpustakaan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut. Namun pasal 21 ayat (3) butir c secara ekplisit undang-undang memberi mandat kepada Perpustakaan Nasional untuk melakukan promosi gemar membaca untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Jadi, jika anggota DPR dari fraksi PKS menanyakan sampai sejauh mana tanggung jawab Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan masyarakat gemar membaca, tidaklah salah seratus persen. Namun, menurut saya juga tidak benar seratus persen. Sebab ada lembaga lain yang juga harus dimintai pertanggung jawaban atas rendahnya minat baca masyarakat kita yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Jika ditarik secara vertikal, maka tanggung jawab ini harus dipikul oleh Kementrian Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang menaungi sekolah dan perguruan tinggi. Seharusnya masyarakat yang sudah keluar dari sekolah dan perguruan tinggi sudah memiliki minat baca tinggi bila pembinaan minat baca di sekolah dan perguruan tinggi tersebut dilakukan dengan benar. Bila sesudah keluar dari lingkungan sekolah dan perguruan tinggi kemudian minat baca mereka menurun karena ketiadaan bahan bacaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional.

Catatan Akhir:

1 Pengembangan Budaya Literasi Terganjal Fasilitas. Kompas Cybermedia. Selasa, 2 Januari 2007.

2 Pola Induksi Seorang Eksperimentalis. Editor Asep Saefuddin. Bogor: IPB Press, 2002. hal 184.

3 Anwar Arifin (Prof. Dr.). Format baru Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006. Hal. 129.

4 Ratnaningsih. Reformasi Pemasyarakatan Budaya Baca. dalam. Dinamika Informasi dalam Era Global.

Editor: E. Koswara. PD-IPI Jawa Barat dan Rosdakarya, 1998.

5 Abdul Razak. Formula 247 Plus: metode mendidik anak menjadi pembaca yang sukses. Jakarta: Elek Media Komputindo, 2004

6 Adin Bondar. Realitas Budaya Baca dan Permasalahannya. Media Pustakawan. Vol. 9. No. 2, Juni 2002. Hal. 18 – 21.

7 Taufik Ismail. Tragedi Nol Buku Tragedi Kita Bersama. Makalah disampaikan pada Rakornas Bidang Perpustakaan tanggal 31 Mei 2005 di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Riau.

Perpustakaan dan Kearsipan

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; (Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Sebelum era otonomi daerah masalah arsip dan perpustakaan ini belum pernah terdengar. Setidaknya tidak pernah hingar bingar terdengar ke wilayah publik. Namun setelah era otonomi daerah masalah ini muncul ke permukaan. Mengapa? Karena setelah otonomi daerah terjadi penggabungan (merger) antara perpustakaan dengan kantor arsip. Ada yang menjadi Kantor (atau Badan) Perpustakaan dan Arsip Daerah dimana perpustakaan disebut lebih dahulu. Namun ada pula yang kemudian bernama Kantor (atau Badan) Arsip dan Perpustakaan Daerah, dimana arsip disebut lebih dahulu. Ada beberapa alasan mengapa permasalahan antara arsip dan perpustakaan ini sampai terdengar ke permukaan. Pertama, karena penggabungan ini menyebabkan “perebutan kekuasaan” di lembaga tersebut. Jika kepalanya berasal dari perpustakaan, maka dipastikan perpustakaan akan mendapatkan segala “kemudahan” dan prioritas dalam segala hal, termasuk program kerja dan pembiayaannya. Sebaliknya, jika kepalanya berasal dari kelompok arsip, maka yang terjadi sebaliknya. Tentu saja tidak semua terjadi demikian. Ada lembaga yang adem-ayem saja menjalani kondisi seperti ini. Namun yang hingar-bingar juga tidak sedikit. Masalah yang kedua adalah terjadi perebutan pekerjaan yang menjadi “domain” dari masing-masing bidang yaitu bidang perpustakaan dan bidang arsip. Pekerjaan ini berkaitan dengan obyek yang harus dikerjakan menjadi sumber permasalahan dari aspek domain ini.

Apakah ada yang salah dengan penggabungan ini? Bisa ya, bisa tidak. Ya jika setelah penggabungan tidak ada pembatasan yang jelas mengenai obyek yang harus dikerjakan. Namun penggabungan ini bisa tidak salah bila terjadi pembagian kerja yang jelas, khususnya yang berkaitan dengan obyek yang dikerjakan. Oleh karena itu kita harus memperjelas pembagian obyek pekerjaan ini sejelas-jelasnya agar kesemrawutan obyek yang dikerjakan tersebut tidak terjadi. Sebenarnya menurut beberapa definisi sudah jelas mengenai obyek yang menjadi pekerjaan masing-masing bidang ini. Kita lihat saja definisi arsip dan perpustakaan yang tentu saja akan menunjukkan obyek yang dikerjakan. Kutipan penuh atas definisi arsip dari Waluyo1) adalah sebagai berikut: “Secara etimologi arsip berasal dari bahasa Yunani Kuno Archeon, Arche yang dapat bermakna permulaan, asal, tempat utama, kekuasaan dan juga berarti bangunan/kantor. Perkembangan selanjutnya kita mengenal archaios yang berarti kuno, archaic, architect, archaeology, archive dan arsip….. Lebih jauh lagi kita dapat melacak kedudukan kearsipan dalam kerangka ilmu informasi. Dalam ilmu informasi kita mengenal dokumentasi yang didalamnya meliputi dokumen dalam wujud korporil (museum), dokumen dalam wujud literair (perpustakaan), dan dokumen privat (kearsipan). Secara umum kita dapat mengidentifikasi dokumen dalam wujud korporil sebagai benda-benda artefak dan koleksi-koleksi antik dan karya yang memiliki nilai historis dan archaic, khasanah tersebut dikelola oleh museum. Dokumen literair yang meliputi bidang perpustakaan disebut juga sebagai dokumentasi publik (dokumentasi yang terbuka untuk umum) yang dibedakan dengan dokumentasi privat (arsip).”

Saya juga ingin mengutip pernyataan dari Prof Selo Soemardjan2) mengenai arsip sebagai berikut: “Arsip merupakan suatu lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan sumber informasi dengan tujuan utama penglestarian kegiatan hidup kepemerintahan suatu negara dan kehidupan kebangsaan. Dalam arsip terkumpul bahan-bahan yang nyata sebagai bukti atas apa yang telah direncanakan, diciptakan dan dilaksanakan oleh suatu bangsa dan pemerintahnya.” Sedangkan definisi perpustakaan menurut UU nomor 43 tahun 2007 pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut: “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.” Sedangkan koleksi perpustakaan menurut UU yang sama adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Selanjutnya Waluyo menjelaskan perbedaan antara arsip dan perpustakaan. Saya akan mengutipkan persis teks Waluyo ini seperti berikut:
1. Fungsi perpustakaan adalah menyimpan dan menyediakan koleksi buku dan bahan tercetak, sedangkan fungsi utama arsip adalah memelihara akumulasi dari bukti aktivitas/ kegiatan suatu organisasi atau perorangan sebagai organic entity.
2. Pustakawan berhubungan dengan koleksi atau bahan pustaka dalam wujud berbagai kopi buku dari suatu terbitan yang sangat mungkin terdapat pada perpustakaan lain. Sedangkan arsiparis atau petugas kearsipan berhubungan dengan khasanah rekaman informasi berupa tulisan atau manuskrip yang unik dan tidak ada ditempat lain.
3. Arsip tercipta sebagai akibat dari aktivitas fungsional suatu organisasi atau personal, arsip seringkali terdapat keterkaitan informasi dengan arsip yang lain sebagai satu unit informasi atau kelompok berkas. Sedangkan bahan pustaka merupakan materi diskrit, dimana antara satu buku dengan buku lain tidak saling bergantung.
4. Bahan pustaka yang hilang dapat diganti dalam bentuk asli atau tersedia diperpustakaan lain, sedangkan arsip yang hilang tidak mungkin dapat digantikan keotentikannya dan tidak mungkin diperoleh dari tempat lain.
5. Pustakawan berinteraksi dengan buku-buku sebagai satuan individu yang masing-masing memiliki identitas tersendiri, sedangkan petugas kearsipan tidak umum memperlakukan arsip secara individu karena berkas arsip adalah kesatuan informasi.
Saya kira bila kira arif dalam menjalankan manajemen pada suatu lembaga yang karena suatu hal menggabungkan antara kearsipan dan perpustakaan, baik itu perpustakaan disebut lebih dahulu atau arsip yang disebut lebih dahulu, maka kesemrawutan manajemen tidak akan terjadi. Definisi sudah ada, tinggal pihak manajemen yang harus menerjemahkan definisi tersebut. Memang definisi tersebut masih dapat diterjemahkan dari sisi mana sang manajer tersebut melihat. Namun, bila manajer atau pemimpin lembaga tersebut bisa menerjemahkan definisi tersebut secara arif, saya yakin kejelasan entitas dari masing-masing unit atau bidang yang bertugas untuk mengelola arsip dan perpustakaan akan diperoleh, dan dengan kejelasan tersebut kesemrawutan tidak akan terjadi.

Catatan akhir:

1) http://kearsipan.fib.ugm.ac.id/maknaarsip.htm. diakses tanggal 3 Februari 2011
2) Selo Soemardjan (1977). Laporan dan rekomendasi tentang sistem nasional perpustakaandan perpustakaan nasional Indonesia. Jakarta, 1977

IRC – IPB: Riwayatmu Dulu

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama Perpustakaan IPB)
Bulan Juni tahun 1982 saya baru saja diwisuda dari IPB. Sudah barang tentu saya sangat bahagia karena baru saja selesai melakukan tugas berat selama 4 tahun di IPB. Seperti layaknya lulusan perguruan tinggi, maka sayapun kemudian mencari kerja. Salah seorang dosen pembimbing saya (Pak Asep Saefuddin) menyarankan saya untuk menjadi staf di IPB. Kebetulan IPB sedang mendirikan lembaga baru yang diberi nama IRC atau Information Resource Center. Sebuah nama yang keren. Karena namanya yang keren itulah maka saya tertarik. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Kang Asep (saya memanggil dengan sebutan Kang kepada pembim¬bing saya sebagaimana kebiasaan mahasiswa di HMI), maka saya makin tertarik untuk bergabung. Singkat kata kemudian saya “dikirim” kepada Dr. Emir Alkissah Siregar yang saat itu dipercaya untuk menjadi direktur IRC. Setelah “wawancara singkat” saya diterima menjadi staf di IRC.

IRC adalah konsep yang berhasil dilahirkan pada jaman Pak Andi Hakim Nasoetion menjadi Rektor di IPB. IRC ini merupakan lembaga sumberdaya informasi (nama ini kemu-dian menjadi nama resmi dari IRC) dengan tugas mengum-pul¬kan informasi, mengolah informasi, mengelola informasi, dan melayankan informasi kepada sivitas akademika IPB, khususnya, dan kepada masyarakat umum. Karena itu IRC dilengkapi dengan: (1) Perpustakaan; (2) Pusat Produksi Media Informasi; (3) Penerbitan dan Percetakan. Ketiga unit tersebut merupakan satu kesatuan atau meminjam istilah sekarang adalah three in one. Ketiga unit ini tidak boleh terpisah karena ketiganya saling mendukung dalam memberikan layanan (service) kepada stake holdernya. Menurut konsep Pak Andi, semua bahan ajar akan berasal dari IRC ini. Percetakan dan penerbitan akan memproduksi dan menerbitkan karya tulis staf pengajar IPB. Sebagian akan disimpan di perpusta¬kaan untuk para mahasiswa yang tidak mampu membelinya, dan sebagian lagi akan dijual kepada mahasiswa melalui toko buku yang juga berada di IRC. Selain itu penerbit IPB akan mendistribusikan hasil terbitan buku staf pengajar IPB terse¬but ke luar IPB. Bahan kuliah dosen yang berupa slid (slide) dan multimedia, bahkan film, diproduksi pada unit produksi media informasi. Hasilnya dapat digunakan oleh dosen untuk mengajar. Duplikatnya disimpan di perpustakaan untuk digu¬na¬kan oleh mahasiswa yang berhalangan menghadiri kuliah dosen yang bersangkutan. Pendek kata semua bahan untuk aktifitas perkuliahan tersebut akan muncul dari IRC ini. Bahkan IRC ini dilengkapi dengan studio radio dan TV yang direncakan untuk menyiarkan acara penyuluhan kepada tujuh desa lingkar kampus. Sebagaimana diketahui bahwa kampus IPB ini dikelilingi oleh sebanyak 7 desa. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan konsep Pak Andi ini selain kata “sempurna”.
Namun apa yang terjadi kemudian? Sungguh menye-dihkan. Mimpi Pak Andi ini kemudian tidak pernah menjadi kenyataan. Mengapa? Pertama, konsep ini lahir terlalu cepat. Sebab pada saat itu yang terjadi adalah penyeragaman organi¬sasi di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Lahirnya PP nomor 5 tahun 1980 sangat membelenggu kebe¬bas¬an institusi untuk berkembang. Padahal, meminjam istilah Malcolm Gladwell, IRC pada masa itu adalah outliers (mungkin kurang tepat, karena outliers digunakan untuk orang), karena IRC adalah institusi yang mencil sendiri diantara institusi yang ada. Karena IRC tidak sama dengan dengan yang lain, maka IRC tidak mendapatkan “restu” dari pemerintah. Dan ini berakibat pada legitimasi kepemimpinan di IRC serta ang¬garan. Tanpa anggaran yang cukup, maka IRC tidak bisa tumbuh dan bergerak maju. Kondisi ini diperparah dengan berakhirnya masa kepemimpinan Pak Andi sebagai Rektor pada saat IRC baru dilahirkan. Tanpa “kekuasaan” maka Pak Andi tidak dapat mewujudkan mimpinya menjadikan bayi IRC tumbuh menjadi besar.

Kedua, Kurang dipahaminya konsep three in one pada IRC oleh para pelaku yang berada pada lingkungan IRC. Sebagai-mana diketahui IRC ini lahir dengan menggabungkan unit-unit yang telah ada sebelumnya yaitu Unit Perpustakaan dan Unit Percetakan. Hanya Unit Produksi Media Informasi yang murni dilahirkan sebagai bayi pada waktu itu. Adanya conflict of interest dari unit-unit lama ketika harus bergabung menyebab¬kan terjadinya resistensi unit-unit yang ada. Adanya conflict of interest ini kemudian memunculkan konflik antar pemimpin yang kemudian menjadikan unit-unit ini berjalan sendiri-sendiri. Produksi buku yang seharusnya sebagian disimpan di perpustakaan tidak terjadi. Demikian juga dengan produksi media informasi. Untuk keperluan layanan, unit produksi media informasi ini kemudian mendirikan sendiri perpusta¬kaan multimedia. Tidak berjalannya konsep three in one ini kemudian menyebabkan kehancuran IRC.

Sebetulnya sudah ada upaya untuk memperbaiki manaje-men IRC ini dengan mengganti pemimpin yang “bertikai”. Sayangnya, konsep awal IRC ini juga tidak dijalankan oleh pemimpin yang meneruskan pemimpin lama. Saya bisa kata-kan misalnya, ada satu periode dimana IRC dijadikan sebagai lembaga yang melakukan penelitian, khususnya “penelitian pesanan”. Ini menimbulkan konflik baru, karena tugas peneli¬ti¬an sesungguhnya dimandatkan kepada Lembaga Penelitian IPB. Bahkan menjelang matinya, IRC dijadikan sebagai lembaga think thank IPB yang memberikan masukan kepada pimpinan IPB. Pada saat itu IRC semakin jauh dari mimpi Pak Andi.

Ketiga, IRC tidak bisa membina SDM dengan baik. Di tingkat lembaga, semua staf IRC merupakan pinjaman dari unit-unit seperti perpustakaan dan percetakan. Pimpinan IRC berasal dari dosen beberapa fakultas. Tidak adanya ikatan secara kelembagaan dari SDM ini menyebabkan tidak jelasnya jenjang karir dari staf IRC. Sedangkan dosen yang ada di IRC tentu saja melakukan pengembangan karir melalui jalur dosen¬nya. Jadilah IRC sebagai tempat persinggahan semen¬tara bagi staf yang ditempatkan disana. Integritas dan loyalitas terhadap unit tidak bisa berkembang. Inilah yang kemudian menyebabkan IRC sekarat dan akhirnya pada akhir tahun 2003 betul-betul mati.

Sebenarnya IRC pada tahun 2003 tidak betul-betul mati. Yang sesungguhnya terjadi pada tahun itu adalah IRC bermetamorfosa. Pada saat itu terjadi penggabungan Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) atau IRC yang sudah melenceng dari konsep IRC yang sesungguhnya, dengan UPT Perpusta¬kaan, UPT Produksi Media Informasi, dan IPB Press. Ini merupakan upaya IPB untuk mengembalikan konsep IRC lama. Hanya saja nama yang digunakan adalah Perpustakaan. Secara kelembagaan posisi “Perpustakaan baru” tersebut memang mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan dengan UPT Perpustakaan. Kepalanya menjadi setingkat dengan direktur dan secara ex-officio menjadi anggota senat akademik. Beberapa tahun sejak penggabungan ini perpusta¬kaan “baru” tersebut betul-betul menjalankan konsep IRC. Hanya karena anggaran yang masih belum memadai maka studio radio, studio TV, dan toko buku yang merupakan kelengkapan IRC lama tidak dapat direalisasikan. Namun sesudah periode awal penggabungan ini, perpustakaan menjadi tereduksi kembali. Beberapa mandat IRC lama seperti produksi media informasi dan IPB Press pelan-pelan keluar atau dikeluarkan dari perpustakaan. Unit produksi media informasi memang sudah kalah dengan jaman. Saat ini produksi multimedia banyak dilakukan sendiri oleh dosen dengan software mutlimedia. Slid tidak perlu diproduksi oleh seorang ahli. Dengan kamera digital dan komputer jinjing semua orang bisa membuat multimedia. Tentu saja unit produksi media informasi ini menjadi tereduksi dengan sendirinya. Pelan-pelan makin mengecil dan akhirnya mati. Sedangkan IPB Press “diceraikan” dengan Perpustakaan dan saat ini berdiri sendiri. Produktifitas IPB Press setelah ber¬cerai dengan Perpustakaan menjadi sangat baik. Saya kira ini menunjukkan bahwa Perpustakaan memang tidak mampu mengem¬ban amanah yang begitu besar. Wajar saja. Sebab tatkala terjadi penggabungan dari beberapa unit menjadi perpustakaan baru, perpustakaan tidak disertai dengan penambahan SDM dengan kualitas dan kompetensi yang diperlukan. Bahkan beberapa tenaga yang baik malah dipin-dah¬kan ke luar dari perpustakaan.

Saya kira jika IPB menginginkan konsep IRC lama ini terealisasi, diperlukan tidak saja keinginan yang kuat dari pimpinan puncak universitas, namun semua orang yang terlibat haruslah memahami visi dan misi IRC yang diinginkan oleh universitas. Tanpa kesamaan visi dan misi, maka mimpi IRC ini tidak akan menjadi kenyataan.

Peran Perpustakaan di Perguruan Tinggi Belum Optimal: Mengapa?

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama di Perpustakaan IPB)

“Perpustakaan adalah jantung universitas. Karena itu perpustakaan di perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang sangat penting”.  Pernyataan ini sering disampaikan oleh pejabat tinggi di lingkungan pendidikan baik di lingkungan universitas ataupun di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam kehidupan sehari-hari siapa yang tak butuh informasi? Semua butuh informasi. Lihat disekeliling kita. Informasi berseliweran, lewat televisi, radio, koran dan media massa lainnya. Karena itu informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam hidup kita. Lebih-lebih di perguruan tinggi. Untuk mendidik generasi penerus kita perlu informasi. Untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru kita perlu informasi.
Perpustakaan adalah salah satu tempat berakumulasinya informasi. Sayangnya perpustakaan ini belum mendapatkan tempat yang baik di masyarakat kita. Suatu kali ketika saya baru lulus dari fakultas peternakan dan bekerja di perpustakaan, kawan-kawan saya menertawakan saya. Katanya, “kamu mau beternak kutu buku ya”. Karenanya tidak heran kalau banyak sarjana yang malu mengaku bekerja di perpustakaan, bila ia “terpaksa” bekerja di perpustakaan.

Sebenarnya, pemerintah tidak terlalu melupakan pengembangan perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi negeri. Perhatian pemerintah ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana seperti gedung dan peralatan, peningkatan mutu koleksi perpustakaan, serta peningkatan mutu SDM atau pustakawan. Konon pemerintah melalui bank dunia, pada tahun 1990an, sudah menghabiskan tidak kurang dari 1,65 trilyun rupiah (dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah Rp. 8500) untuk melakukan peningkatan mutu perpustakaan perguruan tinggi. Sejak akhir dekade 70an Ditjen Dikti telah membentuk satuan tugas yang diberi mandat untuk memberi masukan kepada direktur jenderal pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu dan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam menunjang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun semua ini sepertinya sia-sia, karena sampai saat ini mutu perpustakaan perguruan tinggi negeri (apalagi swasta) masih belum menunjukkan kemajuan seperti yang diharapkan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan ini seperti: Pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Sejak diterbitkannya PP nomor 5 tahun 1980 sampai PP 60 tahun 2000, posisi perpustakaan di perguruan tinggi turun dari pejabat setingkat direktur atau setingkat eselon II1 menjadi setingkat kepala bagian atau eselon III2. Padahal kepala perpustakaan harus bertanggung jawab kepada Rektor yang setingkat dengan eselon I. Dengan posisi yang rendah ini hampir semua perpustakaan perguruan tinggi tidak lagi bisa secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Bahkan untuk menentukan arah pengembangan perpustakaannya sendiri kepala perpustakaan tidak secara langsung ikut menentukannya. Bukti yang menunjuk ke arah ini cukup banyak seperti misalnya pembangunan gedung perpustakaan yang tidak sesuai dengan standard gedung perpustakaan. Penentuan anggaran yang alokasinya tidak pernah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan adalah bukti yang lain. Posisi yang rendah ini juga menyebabkan degradasi kepemimpinan di perpustakaan perguruan tinggi. Kalau dulu kepala perpustakaan sering dipegang oleh orang yang bergelar doktor bahkan profesor, biasanya dosen yang mendapatkan tugas tambahan, maka sejak PP 5/80 tersebut tidak ada lagi atau jarang sekali SDM yang bermutu mau menduduki jabatan perpustakaan (kecuali di beberapa perguruan tinggi terkemuka dengan alasan tertentu). Sebagai gantinya adalah SDM yang kurang memiliki kemampuan leadership yang memimpin perpustakaan. Akibat kurangnya leadership di perpustakaan perguruan tinggi tersebut maka perkembangan perpustakaan menjadi terseok-seok dan nyaris berhenti. Untuk mengembalikan peran perpustakaan perguruan tinggi maka diperlukan leadership yang tinggi. Karena itu seharusnyalah kepala perpustakaan mempunyai posisi yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 61/1999 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (PP 5/80, PP 30/90 dan PP 60/1999). Dalam PP 61/1999 kepala perpustakaan mendapatkan tempat yang cukup terhormat, misalnya kepala perpustakaan secara ex-officio menjadi anggota senat universitas, dan termasuk jajaran pimpinan perguruan tinggi.  Dengan demikian perpustakaan mempunyai kesempatan secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan dan peran perpustakaan. Akan tetapi PP 61/1999 ini hanya diberlakukan terhadap tujuh perguruan tinggi negeri yang akan segera menyandang predikat Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara atau PTBHMN (yaitu UI, IPB, ITB, UGM, Unair, UPI dan USU). Bagaimana nasib perpustakaan perguruan tinggi yang lain? Namun beberapa waktu yang lalu UU Badan Hukum Milik Negara atau UU-BHP yang mengatur perguruan tinggi dibatalkan oleh Mahkaman Konstitusi (MK). Dengan batalnya UU-BHP, maka PT-BHMN juga menjadi terombang-ambing. Sebagai gantinya memang pemerintah telah mengeluarkan PP 17 tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi PP 66 tahun 2010. Namun dalam PP 66 tahun 2010 tidak diatur mengenai perpustakaan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tidak diatur secara rinci tentang perpustakaan. Satu-satunya peraturan terbaru yang mengatur tentang perpustakaan perguruan tinggi adalah Permendiknas nomor 234 tahun 2000.

Kedua, Perpustakaan tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, jaringan LAN serta komunikasi ke luar (internet). Akibatnya perpustakaan kehilangan pelanggannya. Sebagian dosen atau bahkan mahasiswa mengatakan bahwa dia mempunyai koleksi dan fasilitas yang lebih lengkap dan mutakhir dibandingkan dengan perpustakaan. Lemahnya infrastruktur ini juga menyebabkan perpustakaan tidak bisa mendayagunakan koleksi lokalnya dengan baik seperti skripsi atau tugas akhir, tesis disertasi, laporan penelitian dosen serta terbitan lokal lainnya. Sebenarnya dengan infrastruktur teknologi informasi yang baik perpustakaan perguruan tinggi dapat melakukan tukar menukar koleksinya dengan perpustakaan lain yang sejenis sehinggga dapat menambah kekayaan koleksinya. Koleksi lokal dapat diubah formatnya dari dokumen tercetak menjadi dokumen digital sehingga lebih mudah dipertukarkan. Dengan pertukaran ini perpustakaan dapat memupuk koleksinya tanpa harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Disamping itu infrastruktur teknologi informasi yang memadai dapat mempermudah pemakai dalam melakukan akses informasi disamping meningkatkan daya tarik pemakai informasi untuk datang ke perpustakaan.

Ketiga, perpustakaan kekurangan SDM atau pustakawan yang berkualitas. SDM berkualitas biasanya tidak akan pernah memilih perpustakaan sebagai bidang yang ditekuninya. Hal ini karena penghargaan terhadap profesi pustakawan sangat kurang.  Bahkan penghargaan dari segi penghasilan misalnya sangat jauh berbeda dengan dosen. Tunjangan fungsional pustakawan yang paling tinggi misalnya hanya setengah tunjangan dosen dengan jabatan yang setara. Bagi dosen masih ada tunjangan lain seperti tunjangan sertifikasi dosen. Bahkan bagi dosen yang sudah mencapai tingkat guru besar, maka dosen itu mendapatkan tunjangan guru besar. Alhasil, pendapatan pustakawan dengan dosen seperti bumi dan langit. Oleh karena itu kalau ingin memajukan perpustakaan maka kesenjangan penghasilan ini perlu diperkecil. Sebagai contoh di Inggris misalnya pustakawan digaji tidak terlalu jauh dibandingkan dengan dosen. Bahkan mereka membuat ranking penggajian dengan “related academic staff”. Dengan penghargaan seperti itu maka daya tarik profesi pustakawan akan menjadi meningkat dan profesi ini akan dapat merekrut calon-calon pustakawan dari bibit yang baik.
Keempat, kurangnya profesionalisme SDM yang bekerja di perpustakaan. Sangat sering terdengar bahwa perpustakaan selalu menjadi tempat “buangan” staf atau pegawai yang bermasalah di unit lain. Bahkan kepala perpustakaan seringkali adalah dosen yang tidak kebagian jabatan di universitas. Dengan SDM seperti ini memang sangat berat untuk mengharapkan bisa profesional. Beberapa perpustakaan PTN yang “besar” masih dijabat oleh dosen. Masih bagus kalau dosen tersebut adalah dosen dengan bidang studi ilmu perpustakaan. Anggapan bahwa dosen yang rajin ke perpustakaan dan seorang pemerhati perpustakaan kemudian bisa memimpin perpustakaan adalah tidak benar. Untuk memperbaiki kondisi ini perguruan tinggi harus merekrut tenaga profesional di bidang perpustakaan. Kepala perpustakaan hendaknya adalah berasal dari pustakawan3 dan sekurang-kurangnya pemegang ijazah master di bidang perpustakaan atau dokumentasi dan informasi (pusdokinfo)4.  Hal ini untuk mengimbangi status akademik dari pemakai di perguruan tinggi. Kebutuhan pengguna perpustakaan yang tinggi dan komplek harus bisa dilayani oleh pustakawan yang profesional. Selain itu pustakawan atau kepala perpustakaan harus menguasai teknologi informasi atau sekurang-kurangnya memiliki visi teknologi informasi.

Untuk memperbaiki citra perpustakaan memang sangat berat. Namun dengan tekad seluruh pustakawan untuk selalu bersikap profesional, saya yakin perjuangan memperbaiki citra perpustakaan ini suatu saat akan berhasil. Hal ini sesuai dengan yang sambutan Kepala Perpustakaan Nasional RI pada suatu acara seminar pustakawan bahwa pustakawan harus siap berubah karena paradigma layanan perpustakaan sudah berubah yaitu dari paradigma kepemilikan yang biasanya bersifat pasif dan menunggu pemakai datang ke perpustakaan untuk mendapatkan layanan menjadi paradigma aksessabilitas dimaka pustakawan dituntut untuk aktif dan agresif dalam memberikan layanan kepada pemakainya. Pustakawan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma layanan tersebut. Semoga.

Catatan kaki:

1 Menurut Instruksi Menteri PTIP nomor 9 tahun 1962, perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang direktur yang diajukan oleh senat akademik dan diangkat oleh Menteri.

2 Menurut PP 5 tahun 1980 sampai PP 30 tahun 2000 kedudukan perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai unit pelaksana teknis yang setingkat dengan bagian atau eselon III.

3 Lihat pasal 30 UU nomor 43 tahun 2007

4 Dalam RPP diatur bahwa kepala perpustakaan perguruan tinggi adalah seorang yang berijazah S2

Ibu dan Pengembangan Budaya Baca

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Bulan Desember, tepatnya tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu. Pada hari ibu ini biasanya anak-anak perempuan diminta berbusana pakaian nasional yaitu kebaya sebagai bagian dari memperingati hari ibu. Pada kesempatan hari ibu ini saya ingin mengungkapkan bagaimana peran ibu dalam membiasakan anak-anaknya membaca, khususnya dalam pendidikan keluarga.

Semua orang pasti kenal Thomas Alva Edison, yaitu salah seorang penemu terkenal pada abad 19. Temuan-temuannya sampai kini masih digunakan orang seperti antara lain bola lampu listrik. Tapi, banyak orang yang tidak tahu bahwa Thomas kecil pernah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap terlalu bebal untuk mengikuti pelajaran. Ketika Thomas dikeluarkan dari sekolah, maka ibunya dengan sabar mengajarnya di rumah dan mendukung minatnya terhadap ilmu. Berkat peran ibunya maka Thomas kecil menjelma menjadi penemu terkenal.

Ketika saya kecil, sekitar pertengahan tahun 1960an, Ibu saya selalu mendongeng untuk mengantarkan saya dan adik-adik tidur. Setiap hari dongengnya selalu berganti. Seakan-akan Ibu tak pernah kehabisan dongeng. Mulai dari dongeng “kancil mencuri timun” dengan berbagai setting cerita, sampai pada “tikus desa berkunjung ke kota”. Ketika ibu kehabisan bahan untuk mendongeng, ibu akan membacakan cerita dari buku kumpulan dongeng anak-anak. Sesekali kami anak-anaknya bertanya bila ada kata-kata yang tidak kami mengerti. Dan Ibu dengan sabar menjelaskan kata-kata tersebut sampai kami mengerti. Begitulah kami belajar dan mengumpulkan kosa kata. Pada waktunya kosa kata tersebut akan keluar dalam bentuk komunikasi dengan teman-teman kami. Selain itu dongeng itu menjadikan hubungan batin kami anak-anaknya dengan Ibu sangat dekat. Sesudah kami lancar membaca, maka kami dapat membaca sendiri cerita dari buku-buku yang dipinjami Bapak dari perpustakaan sekolahnya. Kebetulan Bapak adalah seorang kepala sekolah dasar suatu desa di Madura. Dan setiap waktu tertentu sekolah bapak mendapatkan kiriman buku-buku cerita terbitan Balai Pustaka dari pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebiasaan membaca inilah kelak yang membantu saya menapaki hidup yang walaupun tidak berlebihan, namun tetap survive di tengah persaingan hidup yang sangat ketat.

Saat ini, mungkin karena kesulitan ekonomi yang tak kunjung mereda, ibu-ibu sudah jarang sekali mendongeng untuk anak-anaknya guna mengantarkan tidur mereka. Ibu-ibu jaman sekarang harus bekerja untuk membantu meringankan beban keluarga. Mereka  kelelahan sesudah seharian bekerja dengan gaji yang tidak pernah cukup untuk menopang kebutuhan keluarga. Tidak ada waktu lagi untuk sekedar bercanda ria dengan anak-anaknya. Apalagi mendongeng. Apabila terpaksa mendongeng, maka dongeng sang ibu sering kacau karena kalah oleh kantuk, dan sudah tertidur sebelum dongengnya tamat. Padahal anaknya belum tertidur. Anak-anak tidak bisa belajar lagi di rumah. Pendidikan mereka 100 % diserahkan ke sekolah. Padahal di sekolahpun para guru tidak bisa  mendidik 100 % seperti jaman dulu. Karena guru-guru jaman sekarang mengajar di banyak sekolah untuk sekedar menambal kekurangan gaji mereka supaya dapur para guru itu tetap berasap (saat ini mungkin sebagian guru sudah bernasib lebih baik sejak diberlakukannya sertifikasi guru). Tinggallah anak-anak kita yang jadi korban. Anak-anak lebih banyak berkeliaran di mal-mal. Atau kalaupun ada di rumah, mereka duduk di depan TV menyaksikan tayangan yang penuh dengan kekerasan dan seks. Jika tidak nonton televisi, maka anak-anak sekarang banyak yang bermain PS atau game online yang penuh dengan kekerasan untuk mengisi waktu-waktu luangnya. Akibatnya, anak-anak ini menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Puncaknya adalah tawuran antar sekolah, ketergantungan terhadap narkoba, perkosaan oleh remaja dan sebagainya. Dalam tawuran remaja kita tidak pernah tahu apa yang mereka bela. Kalau kehormatan sekolah yang dibela, mungkin masih dapat dimengerti. Namun tawuran mereka lebih sering karena alasan iseng saja. Saling mencemooh antar pelajar dan berbuntut saling baku hantam. Bahkan tidak jarang baku bacok.

Kemampuan berkomunikasi merekapun juga kurang baik. Kadang-kadang pikiran mereka lebih cepat dari ucapan mereka. Janganlah mereka disuruh menulis. Berbicara saja mereka susah memilih kosa kata, karena memang miskin kosa kata. Mereka tidak pernah terlatih untuk menggunakan banyak kosa kata. Dengarkan jika kebetulan anak muda diwawancara oleh wartawan media elektronik. Jawaban mereka sering meloncat dari satu topik ke topik yang lain. Tidak pernah runtut dalam mengemukakan pendapat. Mengemukakan pikiran yang runtut hanya bisa dilatih dengan cara membaca dan menulis.

Sesungguhnya pendidikan di lingkungan keluarga merupakan kunci dari permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Dan kunci pendidikan di lingkungan keluarga adalah ibu. Jika saja ibu dapat memberikan teladan-teladan yang berasal dari dongeng atau cerita dari buku dongeng anak-anak, maka jiwa anak-anak itu sudah diisi oleh hal-hal yang baik sejak dini. Masalahnya dari mana ibu-ibu tersebut bisa mendapatkan buku cerita supaya dia bisa mendongeng dengan baik. Membeli buku cerita anak bagi keluarga sederhana merupakan sesuatu yang muskil. Bayangkan, untuk satu nomor majalah Bobo saja harganya sama dengan setengah kilogram telur ayam. Padahal satu nomor majalah Bobo mungkin hanya bisa menjadi dua hari untuk bahan mendongeng. Jika anak-anak tersebut sudah bisa membaca sendiri, maka bahan bacaan yang dibutuhkannya akan semakin mahal. Satu nomor majalah Kawanku misalnya akan lebih mahal dari harga satu kilogram telur ayam.

Untuk memenuhi bahan bacaan tersebut, saya teringat pengalaman saya sewaktu berkunjung ke Buin Batu National School. Buin Batu terletak di Pulau Sumbawa, tepatnya di kawasan pertambangan Newmont Nusa Tenggara. Buin Batu adalah kota kecil yang dari ujung kota yang satu ke ujung yang lain hanya ditempuh selama 30 menit berjalan kaki. Ketika saya mampir di toko kelontong (mini market) di salah satu sudut kota, saya tertarik ke salah satu ruangan yang ada pojok toko tersebut. Disitu ada rak-rak buku dan majalah. Semula saya sangka buku dan majalah yang ada disitu dijual. Karena kebetulan bahan bacaan saya sudah habis terbaca di tempat penginapan dan saya butuh bahan bacaan, saya bermaksud untuk membelinya. Saya masuk ke ruangan tersebut. Namun saya tidak dapati penjaga “toko buku” tersebut. Saya tanya security (begitu yang tertulis di topinya). Katanya buku dan majalah itu tidak dijual, tapi dapat dipinjam. “Kalau Bapak mau pinjam, silahkan memilih sendiri buku atau majalahnya, kemudian mencatatkan pinjaman Bapak di buku yang ada di sudut ruangan itu.” Kata security itu menjelaskan. Wah… ini baru layanan perpustakaan yang menganut swalayan atau self-service. Layanan seperti ini hanya bisa kita dapatkan di Singapura. Saya mencoba tanya lebih lanjut pada security. Ternyata koleksi “perpustakaan umum” itu berasal dari sumbangan warga Buin Batu. Prinsip mereka adalah sharing koleksi. Jika mereka bisa beli satu, maka mereka dapat membaca banyak. Yang tidak sanggup membelipun dapat membaca banyak. Gotong royong semacam ini mestinya dapat dikembangkan di tempat-tempat lain di Indonesia.

Lebih jauh lagi mestinya penyediaan bahan bacaan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah. Perpustakaan umum harus diberdayakan. Bahkan mestinya perpustakaan umum ini ditempatkan di pusat keramaian seperti pasar dan swalayan. Dengan demikian ibu-ibu yang lelah sehabis keliling berbelanja di pasar tersebut dapat mampir sejenak untuk memilih bahan bacaan untuk si kecil di rumah. Dalam hal penempatan lokasi perpustakaan umum ini kita patut menyontoh Singapura. Hampir setiap pusat pertokoan di Singapura ada perpustakaan umumnya. Salah satu perpustakaan umum di Singapura berlokasi di pusat perbelanjaan “Takasimaya” yang berlokasi di pusat kota, Orchid Road. Perpustakaan itu penuh dengan pengunjung tua, muda, bahkan anak-anak usia TK/SD yang melakukan aktifitas seperti membaca, melihat-lihat buku, meminjam, dan sebagainya. Di perpustakaan ini juga disediakan kafe dengan kualitas standard internasional, dan setiap beberapa hari perpustakaan juga menyelenggarakan life music di kafenya. Dengan demikian masyarakat yang datang ke perpustakaan juga bisa menikmati makanan yang enak dengan suasana yang enak, serta dapat membaca dengan enak pula. Di perpustakaan ini pendidikan masyarakat dapat dilakukan seperti mendidik berdisiplin dan saling menghargai satu sama lain. Mengambil contoh Singapura tadi misalnya, begitu masuk di pintu utama gedung perpustakaan pengunjung sudah diingatkan dengan etika ke perpustakaan atau library etiket. Peringatan tersebut digambar di lantai seperti matikan handphone dan pager, Jangan berbicara keras, Jangan berdiskusi di perpustakaan. Sedangkan yang berhubungan dengan bahan pustaka ada peringatan seperti Perlakukan pustaka dengan baik, kembalikan ke tempat semula atau ke keranjang pengembalian untuk kenyamanan pembaca lain, dan lain-lain. Disini masyarakat dibiasakan untuk mematuhi etika dan peraturan yang diberlakukan di perpustakaan. Juga dibiasakan untuk menghargai hak-hak orang lain. Misalnya jangan berbicara keras, karena bisa mengganggu kenyamanan orang lain; mematikan telepon genggamnya supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain dan sebagainya. Jika kebiasaan ini dapat berimbas kepada kehidupan mereka di luar perpustakaan, alangkah indah dan nyamannya kita beraktifitas sehari-hari. Tidak ada supir yang berhenti seenaknya; tidak ada orang yang menyerobot antrian di kasir pasar swalayan, di bank-bank dan ATM; tidak ada pejabat yang sibuk menerima panggilan telepon genggam padahal ia sedang menghadiri rapat penting, dan lain-lain.

Perpustakaan juga dapat mendidik masyarakat untuk berperilaku halus yaitu dengan menyediakan bacaan-bacaan rekreasi yang bisa mengasah perasaan mereka seperti buku-buku sastra, novel, cerpen dan lain-lain. Lihat masyarakat sekarang yang cenderung brutal. Tidak terkecuali kalangan terpelajar seperti mahasiswa dan pelajar. Tanyakan kepada mereka, apakah dia sering membaca dan apa bacaannya. Saya yakin mereka jarang sekali membaca, bahkan mungkin tidak pernah membaca. Kalaupun membaca, saya yakin bacaan mereka adalah bacaan yang tidak bermutu yang banyak beredar di sekitar kita, seperti koran-koran kriminal, perkosaan, perampokan, penodongan, pelecehan seksual dan lain-lain yang justru menjadi pemicu kekerasan dan bahkan mengarahkan ke perilaku jahat. Jika perpustakaan dapat menyediakan bacaan bermutu dengan suasana yang nyaman, maka masyarakat mempunyai pilihan untuk mendapatkan informasi. Dengan kesibukan membaca maka para mahasiswa dan pelajar tidak punya waktu lagi untuk bergerombol dan “kongkow-kongkow” dan kemudian saling mengganggu dan tawuran.
Kembali ke peran Ibu di rumah tangga, marilah pada kesempatan hari ibu ini kita berdayakan Ibu-ibu disekitar kita. Jika ibu dapat mendidik anak-anaknya dengan baik saya percaya bahwa generasi bangsa Indonesia kedepan akan lebih baik. Karena itu berilah ibu-ibu itu bahan untuk memberi teladan yang baik-baik kepada anaknya melalui dongeng-dongeng yang dapat mengantarkan anaknya tertidur dengan mimpi-mimpi indah. Selamat Hari Ibu.


Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE